Pedoman Tangerang - Presiden Jokowi menyarankan masyarakat yang tak puas dengan hasil pilpres untuk melapor ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menekankan laporan pun harus disertai bukti.
Terkait pernyataan itu, Cawapres no urut 01 Anies Baswedan turut berkomentar. Anies mengatakan memang mekanismenya seperti itu.
"Iya memang begitu," kata Anies kepada awak media, Jumat 16 Februari 2024.
Baca Juga: Makan Gratis Prabowo - Gibran Dianggap Bikin Boncos, Benarkah Tidak Akan Langsung Direalisasikan?
Karena sudah tahu, maka itu Anies mengatakan sudah memerintahkan agar bukti kecurangan dikumpulkan. Nantinya, bukti-bukti itu akan dipakai untuk proses lebih lanjut.
"Karena itulah saya sampaikan kepada semua, kumpulkan saja fakta-fakta, kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan dan itu yang perlu kita tunjukkan kepada nanti Bawaslu dan juga tim hukum prosesnya," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengimbau agar tidak hanya berteriak curang terkait Pilpres 2024. Jokowi mengatakan, jika ada bukti kecurangan, sebaiknya dibawa ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga: Heboh, Beredar Foto Prabowo Terbaring Sakit Usai Pilpres, 14 Februari 2024, Benarkah?
"Jadi janganlah teriak-teriak curang, ada bukti bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK ya," kata Jokowi setelah meresmikan dan meninjau pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis 15 Februari 2024.
Jokowi lantas berbicara soal banyaknya saksi di tempat pemungutan suara (TPS). Saksi tersebut baik dari capres-cawapres, caleg, partai, hingga Bawaslu.
"Yang pertama, mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS, capres-cawapres kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya," kata Jokowi.
Baca Juga: Rocky Gerung Prediksi Gerakan Jokowi Setelah Prabowo-Gibran Menang Untuk...
Menurutnya, dengan adanya saksi yang berlapis di TPS itu akan menghilangkan adanya kecurangan. Meski begitu, Jokowi mengatakan kepada pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Bawaslu.
"Saya kira, apa, pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi, kalau memang ada betul, ada mekanismenya untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK. Nanti saya kira udah diatur semuanya," ujarnya.***