Pedoman Tangerang - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani bahwa lembaga DPR RI telah sepakat tidak merevisi UU Pemilu, mencerminkan dirinya sosok yang tidak aspiratif.
Menurut dia, pernyataan Puan Maharani itu dengan sendirinya telah menutup peluang untuk merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Padahal, berbagai elemen masyarakat sedang mewacanakan presidential threshold (PT) 20 persen yang diatur dalam UU tersebut.
"Celakanya, Puan justeru meminta masyarakat untuk menghormati kesepakatan DPR RI tersebut. Disini jelas Puan seolah-olah tidak memahami dari mana asalnya serta apa tugas dan fungsi DPR RI," kata Jamil kepada Pedoman Tangerang–jaringan Pikiran Rakyat–Sabtu, 18 Desember 2021.
Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya mengatakan revisi UU sudah final dan tidak akan dibahas lagi sesuai dengan kesepakatan yang ada.
Hal ini dikatakan oleh Puan ketika diminta pendapat terkait kemungkinan dicabutnya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.
"Kita berharap keputusan yang sudah dilaksanakan tersebut bisa dihormati semua pihak," ujar Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen pada Kamis, 16 Desember 2021.
Menurut Jamil, Puan Maharani seharusnya paham bahwa DPR RI bertugas menyerap aspirasi masyarakat. Jika masyarakat menyampaikan aspirasi terkait PT 20 persen, seharusnya Puan menyerapnya dengan sungguh-sungguh untuk kemungkinan diimplementasi ke fungsi pengawasan dan fungsi legislasi.
Baca Juga: Pasangan Prabowo-Puan Maju Ke Pilpres 2024, Dasco : Kami Kaget
Namun, Puan tidak melakukan hal itu dan justeru menampik wacana di masyarakat, khususnya terkait PT. Jamil mengatakan di sini Puan terkesan sudah mengabaikan tugas dan fungsi yang seharusnya dilakukan DPR RI.
"Padahal, DPD sudah dengan intensifnya meminta agar PT menjadi nol persen. Bahkan beberapa elemen masyarakat sudah menggugat PT ke Mahkamah Konstitusi," kata Jamil.
Survei yang dilakukan Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) pada akhir Oktober hingga awal November 2021 menunjukkan, 80,4 persen masyarakat Jawa Timur menghendaki PT 20 persen menjadi nol persen.
Baca Juga: Politisi PDIP Usul Anies Baswedan Dampingi Puan di Pilpres 2024
Hasil survei ini jelas aspirasi rakyat yang sejalan dengan DPR dan bernagai elemen masyarakat lainnya.
"Semua itu diabaikan begitu saja oleh Puan Maharani. Di sini Puan terkesan sosok yang sangat tidak aspiratif. Sikap seperti itu sangat tidak pantas datang dari seorang Ketua DPR RI," pungkas Jamil.***