Network
Pedoman Tangerang - Sejumlah guru yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) menyampaikan berbagai keluhan mereka kepada Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin). Ada sejumlah persoalan guru inpassing yang selama ini belum terselesaikan.
Pertama terkait minimnya kuota rekrutmen guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pada kuota 2021, dari satu juta formasi yang disediakan, guru agama hanya mendapat jatah sebanyak 27.303 formasi atau sekitar 3,1% saja.
Berikutnya soal pembayaran inpassing sesuai masa kerja. PGIN sudah bertemu dengan pejabat terkait dan sepakat untuk merevisi PMA Nomor 43 Tahun 2014 pada 19 Maret 2019 lalu. Namun aspirasi tersebut hingga saat ini belum direalisasikan.
Baca Juga: Gus Muhaimin: Peran Masyarakat Adat Masih Terabaikan dalam Pembangunan
Padahal, syarat utama pembayaran impassing harus dengan merevisi PMA 43. Kalau aturan tersebut tidak direvisi maka hak mereka tidak akan dibayarkan sesuai dengan masa kerja.
Mereka juga mempertanyakan soal inpassing bagi guru yang sudah sertifikasi, serta pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang terutang.
Menanggapi berbagai keluhan dari PGIN yang disampaikan secara virtual, Gus Muhaimin meminta semua pihak terkait mulai dari Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta DPR khususnya Komisi VIII untuk duduk bersama mencarikan solusi.
"Semua pihak harus duduk bersama, mencari solusi atas persoalan para guru inpassing ini. Tentu kami akan terus mendukung perjuangan para guru inpassing karena mereka adalah ujung tombak masa depan bangsa,” kata Gus Muhaimin, Rabu, 18 Agustus 2021.
Baca Juga: HUT RI ke-76, Gus Muhaimin: Momentum Bangkit untuk Merdeka dari Pandemi
