Network
Kurangnya ketegasan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengusut kasus yang menyinggung oknum dalam tubuh polri, menurut Bambang, membuat isu kasus Konsorsium 303 dan Kanjuruhan berjalan alot alias tak menyentuh persoalan di akar.
"Padahal kasus ini lebih parah dari kasus polisi yang jilat kue HUT TNI, namun, kedua oknum tersebut langsung dihukum berat," kata dia.
Sebab itu Bambang mengharapkan Presiden Joko Widodo ikut memberi atensi dalam mengusut isu Konsorsium 303, khususnya terkait keterlibatan tiga jenderal bintang dua tersebut.
"Presiden kan memiliki tanggung jawab kepada negara secara umum. Kapolri yang paling bertanggungjawab melakukan penyelidikan. Hanya saja ketika Kapolri tidak melakukan apa-apa, maka presiden yang meminta pertanggungjawaban Kapolri," kata Bambang.
Ia juga khawatir jika desakan dan kekecewaan masyarakat tidak didengar oleh aparatur pemerintah, maka bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat terhadap polisi dan pemerintah akan menurun dan ini sangat berbahaya bagi stabilitas negara.
"Masyarakat hanya bisa memberikan desakan-desakan atau dorongan. Kalau masyarakat kecewa dengan apa yang dilakukan Kepolisian, ujung-ujungnya juga nanti semakin tidak percaya pada Kepolisian, semakin apatis dengan langkah-langkah yang dilakukan polisi," pungkasnya.***
