BNPT Fokus Lakukan Empowering Seluruh Potensi Negara dalam Cegah Aksi Terorisme Tahun 2023

- 31 Agustus 2022, 17:23 WIB
Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar.
Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar. /Foto: Dok. Humas BNPT

Pedoman Tangerang - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar menyampaikan bahwa BNPT selaku Leading Sector Penanggulangan Terorisme di Tanah Air harus melakukan pemberdayaan seluruh potensi negara dalam mencegah aksi terorisme dengan memaksimalkan anggaran termasuk di dalamnya pinjaman luar negeri dalam rencana program lembaga Tahun Anggaran (TA) 2023.

“Kami melakukan empowering ke seluruh lembaga,” katanya saat menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8/2022).

Dalam fokus rencana program empowering di tahun 2023, pinjaman luar negeri sebesar 2,328 Triliun yang sifatnya multiyears selama 3 tahun akan digunakan BNPT dalam penguatan kapasitas institusi pada 3 poin besar penggunaan anggaran yaitu untuk pengembangan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis untuk anggaran tahun 2023 hingga 2025 dengan total anggaran 1,3 Triliun

Kemudian peralatan surveillance dan early warning system dengan total 514 miliar serta yang terakhir adalah Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Kerja Sama (Pusdiklat) Terorisme dan Kerja Sama internasional sebesar 397 miliar.

Baca Juga: Info Kenaikan BBM: Penyebab , Alasan Hingga Dampak Bagi Masyarakat

Untuk penguatan sarana Pusat Krisis Command Center dibutuhkan supaya petugas dapat melakukan monitoring secara langsung dan cepat bila terjadi serangan terorisme.

"Saat terjadi krisis di tempat-tempat tertentu dalam konteks serangan terorisme, kita bisa melakukan monitoring langsung secara realtime terhadap petugas-petugas yang ada di lapangan. Ini memerlukan sarana teknologi yang tidak murah memang," kata Boy Rafli.

Sedangkan salah satu kebutuhan di bidang surveillance dan early warning system berguna untuk mendeteksi DPO tersangka teroris yang berkeliaran di ruang publik.

"Dengan mengintegrasikan data Dukcapil, kita ingin melakukan deteksi lokasi-lokasi public area seperti terminal, bandara. Bagaimana jika nanti ada DPO, ada yang perlu dideteksi di gate atau di border-border dengan peralatan yang terintegrasi dengan lembaga terkait. Ini akan mampu menjadi bagian deteksi kita," katanya.

Halaman:

Editor: Muhammad Alfin


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x