Network
Pedoman Tangerang - Terjadinya banjir di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menyentak banyak pihak. Wilayah yang ditetapkan sebagai Ibu Kota baru itu disebut kurang diteliti dan hanya ditetapkan lewat intuisi.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai ada kesan penetapan lokasi ibu kota negara (IKN) tersebut dilakukan secara serampangan.
"Kalau di Panajam Paser Utara terjadi banjir, tentu penetapan lokadi IKN baru tanpa studi yang komprehensif. Ada kesan penetapan lokasi tersebut hanya berdasarkan intuisi, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," kata Jamil kepada Pedoman Tangerang–jaringan Pikiran Rakyat, Senin, 20 Desember 2021.
Diketahui salah satu alasan pemindahan IKN ke Panajam Paser Utara karena Jakarta selama ini dinilai daerah banjir.
Baca Juga: Pengamat: Layaknya Kerajaan, Pemindahan IKN adalah Keinginan Elite Negeri
Menurut Jamil, jika ternyata lokasi IKN baru juga banjir, maka pemindahan IKN bukanlah mengatasi masalah banjir.
"Untuk apa mengeluarkan ratusan triliun kalau IKN yang baru nantinya tidak berbeda dengan Jakarta yang dinilai selalu banjir? Kalau terus dipaksakan, maka penguasa sekarang akan mempertanggungjawabkan kebijakannya memindahkan IKN," katanya.
Jamil mengatakan niat memindahkan IKN ke Penajam Paser Utara layak ditinjau kembali. Pemerintah perlu memikirkan kembali lokasi yang benar-benar terbebas dari banjir.
Seiring dengan itu, diperlukan pula studi yang komprehensif oleh para ahli agar kebijakan memindahkan ibu kota bukan didasarkan selera seorang penguasa.
