Network
Pedoman Tangerang - Pembangunan security system DPR yang menelan anggaran sekitar Rp 56 miliar dinilai hanya berorientasi proyek semata. Bahkan tujuannya diduga bukan untuk membangun parlemen yang modern.
"Kita akan memiliki Ibukota negara di Kalimantan, harusnya proyek security system itu terkoneksi ke sana," ujar Pengamat Tata Kota, Yayat Supriyatna kepada wartawan di Jakarta, Senin, 11 Oktober 2021.
Dosen Teknik Universitas Trisakti ini menyayangkan DPR tidak transparan dalam pembangunan proyek ini. Padahal, anggaran negara yang digunakan tidak sedikit.
Baca Juga: Proyek Security System Berlanjut, Taman Plaza Selatan DPR Bernilai Miliaran Rupiah Dihancurkan
"Harus dijelaskan ke publik, sampai sejauhmana teknologi security sistem ini mampu menunjang kinerja dan tingkat produktifitas DPR," katanya.
Yayat mengaku mendengar sudah ada jadwal pemindahan ASN dan TNI-Polri yang akan pindah secara bertahap ke IKN. Untuk itu, seharusnya ada penjelasan mengenai security system yang dibangun DPR ini untuk berapa lama penggunaannya.
"Kalau misalnya berlaku 10 tahun yang harus ditetapkan lewat aturan. Lalu, kapan sistem keamanan ini diresmikan. Jadi harus jelas semuanya," kata dia.
Saat terjadi pemindahan IKN, Yayat melanjutkan, berbagai kegiatan di Kompleks Parlemen otomatis akan berkurang.
Baca Juga: IBC: Proyek Security Sistem DPR Hanya Buang-Buang Uang Rakyat
