Network
Pedoman Tangerang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat agar selektif dalam memberikan izin penambangan sehingga pemerintah daerah tidak terkena dampak kerusakan lingkungan akibat izin-izin tersebut.
"Sekarang perizinan penambangan diambil pusat dengan 'Online Single Submission' (OSS). Itu memang bagus, usahanya cepet banget dan masyarakat pasti puas, tapi akibatnya kami di daerah yang pusing," kata Ganjar pada Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Pengelolaan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang digelar secara hybrid di Semarang, Jumat.
Ganjar mencontohkan di sekitar lereng Gunung Merapi, tepatnya di Kabupaten Klaten, dulu hanya ada delapan penambang resmi yang memiliki izin dan bisa dikontrol, serta diawasi.
Baca Juga: Guru Besar UIN Jakarta Turut Beri Selamat atas Milad Kedua PRMN
Setelah kewenangan pemberian izin ditarik ke pemerintah pusat, lanjut Ganjar, saat ini ada banyak izin penambangan banyak yang bermunculan.
"Dari hanya delapan, sekarang sudah ada 100 lebih. Bayangkan 100 lebih, pasti di sana akan rusak," tegasnya.
Oleh karena itu, Ganjar meminta agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah duduk bersama sehingga perizinan penambangan bisa dikelola bersama dengan baik.
Baca Juga: Resmi Ditahan oleh Jaksa, Jerinx SID: Ada yang Ngga Beres...
"Mana yang bisa ditambang, mana yang tidak merusak itu bisa dikendalikan. Ternyata cepat saja tidak cukup, pasti akan sangat eksploitatif dan merusak lingkungan," ujarnya.
Pada Forum Asosisasi Dinas-Dinas Pengelola ESDM se-Indonesia itu, Ganjar berharap agar ada pembahasan serius terkait pengelolaan penambangan sumber daya mineral sebab di tengah pertumbuhan jumlah penduduk dan eksplorasi, maka kelestarian lingkungan akan terancam.
"Hari ini saya senang, asosiasi dinas-dinas ESDM seluruh Indonesia berkumpul. Isunya menarik, tentang bagaimana mengelola sumber daya mineral di Indonesia untuk kemakmuran rakyat," katanya.
Baca Juga: Bahlil Lahadalia Terlalu Tebar Sensasi Soal Transformasi LPG ke DME
Ganjar juga berpesan kepada para Kepala Dinas ESDM untuk terus menjunjung tinggi integritas karena persoalan ESDM ini banyak terjadi praktik korupsi karena sumber uang besar ada di sana.
"Maka teman-teman asosiasi bertemu untuk 'mereview' tentang berbagai persoalan yang ada. Saya titip, ayo kita jaga integritas di dunia ke ESDM-an ini," ujarnya.***
