Network
Sesuai amanat Statuta UI sebelumnya, baik rektor maupun wakil rektor dilarang menempati posisi jabatan apapun di badan usaha milik negara dan swasta.
Aturan itu tertuang dalam Pasal 35 PP Nomor 68 Tahun 2013 yang berbunyi: Rektor dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai: Pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.
Kini, poin larangan rangkap jabatan tersebut sudah diubah dan Rektor UI bebas menjabat sebagai komisaris di manapun. Aturan terbaru hanya melarang rektor dan wakil rektor merangkap jabatan jika menjadi direksi BUMN maupun BUMD.
Selain itu, larangan merangkap jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI pada PP 68/2013 ditiadakan pada PP 75/2021.***
