Network
"Untuk itu, Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan, harus dapat memastikan mobilisasi dan interaksi warga dapat ditekan seminimal mungkin. Kalau ini tak dapat dilakukan, dikhawatirkan tujuan PPKM Darurat tidak akn terwujud," katanya.
Baca Juga: PPKM Darurat, Sandiaga Ubah Semua Rencana Parekraf ke Digitalisasi Ekonomi Kreatif
Ia menyarankan pemerintah dalam penanganan Covid-19 seyogyanya mengajak masyarakat dengan pesan persuasif. Masyarakat diajak berpartisipasi untuk tinggal di rumah dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan dengan pesan rasional dan pesan moral.
Pesan-pesan semacam ini dapat menyentuh masyarakat untuk secara sukarela mengikuti ajakan pemerintah mengatasi lonjakan kasus Covid-19.
Jamiluddin menilai Luhut yang ditunjuk sebagai koordinator PPKM Darurat di Jawa - Bali bukanlah sosok yang kredibel di bidang kesehatan. Ia meminta Luhut tahu diri untuk tidak banyak bicara teknis kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan Covid-19.
"Untuk mengatasi hal itu, Luhut sebaiknya banyak melibatkan pakar kesehatan dari Kementerian Kesehatan, IDI dan perguruan tinggi. Para pakar inilah yang diminta menyampaikan terkait Covid-19," katanya.
Baca Juga: Jangan Panik! Pemerintah Jamin Stok 1,4 Juta Beras Bulog Selama PPKM Darurat
Jamiluddin mendorong koordinasi dengan pimpinan daerah perlu dilakukan lebih intensif lagi agar pelaksanaan PPKM Darurat dapat berjalan sesuai tujuan. Dalam konteks ini, Luhut semestinya jangan menggunakan banyak perintah karena saat ini eranya otonomi daerah.
Gubernur, Bupati dan Wali Kota bukanlah bawahan Luhut. Ia tak berhak memerintah apalagi mengancam akan memecat pimpinan daerah bila tidak melaksanaka PPKM Darurat.
"Jadi, luhut harus menggunakan pola koordinasi yang sesuai dengan semangat otonomi daerah. Dengan begitu, Luhut sebagai Koordinator PPKM Darurat di Jawa - Bali dalam melaksanakan tugasnya tetap pada koridor otonomi daerah," kata Jamiluddin.***
