Network
Pedoman Tangerang - Anggota Komisi Pendidikam (Komisi X) DPR RI Himmatul Aliyah mewanti-wanti pemerintah soal rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan.
Ia mengatakan kebijakan tersebut berpotensi besar menambah angka putus sekolah di Indonesia.
“Pengenaan pajak pada sektor pendidikan di tengah pandemi akan menambah tinggi angka putus sekolah. Pandemi yang masih berlangsung telah menurunkan ketahanan ekonomi masyarakat sehingga banyak siswa dari berbagai daerah di Indonesia mengalami putus sekolah,” kata Himmatul di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat 11 Juni 2021.
Politikus Partai Gerindra ini menerangkan jika angka putus sekolah bertambah akibat pajak yang diberlakukan, dampaknya adalah menurunnya angka partisipasi sekolah di Tanah Air.
Baca Juga: DPR Minta Rencana Pajak Sembako Ditinjau Ulang
Fenomena ini tentu menjadi paradoks dengan visi pemerintah sendiri yang ingin mewujudkan SDM unggul untuk Indonesia maju.
Di sisi lain, berlakunya pajak di sektor pendidikan amat membebani orang tua murid untuk karena biaya pendidikan meningkat. Ini tentu akan menciptakan ketidakadilan karena pendidikan semakin tidak terjangkau oleh masyarakat.
"Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif,” terangnya.
Rencana pemerintah mengenakan pajak di sektor pendidikan membuat masyarakat yang dijamin haknya justru dibebankan kewajiban. Pemerintah yang berkewajiban membiayai tapi justru memungut biaya pendidikan dari rakyat.
