DPR Minta Pemerintah Bentuk Tim Khusus Telusuri Data Fiktif 97 Ribu PNS

- 25 Mei 2021, 13:25 WIB
Wakil ketua DPR RI,  Sufmi Dasco Ahmad menjawab pertanyaan wartawan terkait adanya data ASN fiktif di Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa 25 Mei 2021.
Wakil ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menjawab pertanyaan wartawan terkait adanya data ASN fiktif di Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa 25 Mei 2021. /Dok. TA Dasco/

Pedoman Tangerang - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menelusuri soal munculnya data 97 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) fiktif yang memperoleh gaji dan iuran pensiun sejak 2002 hingga 2014. Ia meminta pemerintah segera membentuk tim khusus guna menangani hal ini.

"Perlu dibentuk menurut saya, satu tim khusus yang memang khusus untuk menangani ini, dengan pihak-pihak yang memang terkait dengan soal ASN ini," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Mei 2021.

Dasco tak habis pikir dengan temuan tersebut. Menurutnya, data fiktif PNS ini menunjukkan administrasi negara masih acakadut dan harus segera dibenahi. Mengetahui keberadaan uang yang mengalir ke PNS fiktif harus segera dilakukan karena sudah banyak anggaran negara yang keluar sia-sia.

Baca Juga: Terungkap 97.000 PNS Siluman, Terima Gaji Walau Tak Ada Wujudnya

Politikus Partai Gerindra ini juga menegaskan bahwa temuan 97 ribu PNS fiktif yang mendapat gaji hingga iuran pensiun itu merupakan fenomena yang tak bisa dimaklumi.

"Kalau keliru sampai 10 sampai 15 orang kita masih bisa maklum, tapi kalau sampai hampir 100 ribu bahkan lebih ini perlu diusut secara tuntas," tegasnya.

Sebelumnya, Pelaksana tugas Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja sama BKN Paryono mengatakan pihaknya sudah menyurati masing-masing instansi yang memiliki data PNS fiktif untuk menindaklanjuti dan memeriksa data tersebut.

Baca Juga: Tapera Buka Peluang PNS Punya Rumah, Cek Syaratnya

Menurut Paryono, 97 ribu data misterius itu diduga merupakan data PNS yang tidak mengikuti pendataan ulang PUPNS pada 2014 lalu. Saat itu, terdapat 90 ribu lebih PNS tak ikut pendataan ulang.

Halaman:

Editor: Alfin Pulungan


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah