Pedoman Tangerang - Rapat kerja PT Pertamina Persero dengan Komisi VI DPR, sempat 'panas'. Pasalnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dicecar habis-habisan sejumlah anggota Komisi VI DPR terkait pendaftaran MyPertamina untuk membeli Pertalite dan Solar, pada Rabu 6 Juli 2022 lalu.
Kritikan keras pertama datang dari anggota Komisi VI DPR Nyoman Parta yang menyoroti akses BBM yang sudah sangat sulit bagi nelayan dan petani.
Kini dengan adanya kewajiban MyPertamina dikhawatirkan semakin menyusahkan para petani dan nelayan untuk mendapatkan BBM subsidi.
"Ketika ini dibawa ke MyPertamina bagaimana nasib mereka ini? Apalagi dia banyak tidak dapat akses handphone dan lain-lain. Susahnya akses subsidi ini menyusahkan mereka," ujar Nyoman.
“Apakah MyPertamina tidak membuat lebih susah mereka yang sudah susah di lapangan bu?” katanya.
Baca Juga: Cara Main Love Language Test, Lengkap Link Daftar, Cari Tahu Tipe Bahasa Cinta Kekasihmu
Anggota Komisi VI DPR lainnya, Khilmi menyatakan penggunaan aplikasi MyPertamina untuk membeli BBM hanya menyulitkan masyarakat. Apalagi faktanya tak semua orang di daerah punya handphone.
“Jangan bikin rakyat ini beli minyak (BBM) rasanya sulit gitu lho. Tidak semua orang itu punya alat komunikasi yang canggih,” ungkap Khilmi.
Khilmi meminta Pertamina membuat terobosan memilah kendaraan yang berhak dan tidak berhak menerima subsidi.
“Jadi kalau orang mau beli BBM itu tidak ada menunjukkan HP-nya atau KTP-nya atau MyPertamina, setelah masyarakat beli kalau orang berhak nerima subsidi bisa dilayani. Perawatan IT di Pertamina kan kerja sama dengan Telkom kan canggih gitu,” ujar Khilmi.
Pimpinan rapat, Mohamad Hekal mengatakan banyak keluhan soal pendaftaran MyPertamina. Ia juga bertanya bagaimana teknis penggunaan aplikasi MyPertamina di SPBU.
"Banyak sekali keluhan, tanda tanya pada pendaftaran di MyPertamina. Bagaimana kita pakai aplikasi padahal di pom nggak boleh pakai handphone, sikapnya Pertamina gimana?" ungkap Hekal.
Bos Pertamina tak tinggal diam, dan memberikan penjelasan kepada para anggota dewan.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyatakan keributan soal aplikasi MyPertamina mulai melenceng. Dia menegaskan MyPertamina bukan digunakan untuk membeli BBM bersubsidi, namun untuk mendaftarkan kendaraan yang ingin mengonsumsi BBM bersubsidi.
Nicke menegaskan pihaknya sama sekali tidak berniat membuat masyarakat kesulitan dalam membeli BBM, termasuk menggunakan MyPertamina. Pihaknya hanya ingin mengendalikan subsidi.
"Ini mulai melenceng, maksudnya untuk permudah kok masyarakat malah merasa ribet? Tekanannya kok ke aplikasinya? Padahal tujuan pelaksanaan ini untuk kendalikan subsidi," tegas Nicke.
MyPertamina bukan menjadi syarat untuk membeli BBM. "Kami perjelas jangan fokus ke MyPertamina, itu cuma salah satu cara untuk mendaftar. Kami akan edukasi masyarakat soal cara mendaftar," terang Nicke.
Masyarakat diminta mendaftarkan kendaraannya yang memenuhi kriteria penerima BBM subsidi. Nantinya masyarakat mendapatkan QR Code yang akan di-scan saat mengisi BBM di SPBU.
Nicke menambahkan sejak 1 Juli Pertamina hanya melayani pendaftaran kendaraan dan sama sekali belum ada pembatasan pembelian. Dari awalnya uji coba di beberapa provinsi, kini diperluas menjadi satu Indonesia.
"Tahapan yang dilakukan per 1 Juli itu adalah pendaftaran. Kami belum lakukan pembatasan apapun. Dari awalnya 11 provinsi lalu tiga hari pertama yang download MyPertamina bertambah 4 juta dan yang daftar ada 50 ribu. Dengan animo ini kami buka seluruh Indonesia karena ini berlaku untuk seluruh Indonesia," tutur Nicke.***