Network
Pedoman Tangerang - Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Akram, mengatakan kondisi BUMN yang terus menerus dipaksa mengerjakan proyek-proyek ambisius tanpa perencanaan matang bisa mengakibatkan BUMN tersebut mati.
Ia meminta pemerintah menetapkan skala prioritas dalam memberi penugasan kepada BUMN.
“Suntikan penyertaan modal negara (PMN) tak mampu meningkatkan kinerja BUMN. Beberapa BUMN kondisinya merugi hingga nyaris bangkrut,” kata Amin dalam keterangan tertulis yang diterima Pedoman Tangerang–jaringan Pikiran Rakyat–Selasa, 21 Desember 2021.
Dana PMN yang dicairkan pemerintah itu lebih banyak karena terkait penugasan. Padahal banyak BUMN beban saat ini terlilit utang, beberapa diantaranya berskala jumbo.
Baca Juga: Utang BUMN Menggunung, DPR Heran Pemerintah Masih Ugal-Ugalan Kelola Infrastruktur
Pada 2021, anggaran PMN mencapai Rp 85,68 triliun, termasuk tambahan alokasi yang belum lama ini diputuskan sebesar Rp 25 triliun. Sepanjang tahun depan, alokasi PMN terbesar akan masuk ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp 28,84 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk kompensasi pembebasan lahan proyek pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional (PSN).
PMN terbesar kedua akan masuk ke PT Hutama Karya sebesar Rp 23,85 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun delapan ruas tol Trans Sumatera (JJTS).
