Network
Pedoman Tangerang - Anggota Komisi BUMN (Komisi VI) DPR RI, Amin Ak, mengkhawatirkan rencana pembentukan holding pabrik gula Sugar Company atau SugarCo berujung pada penjualan aset-aset negara yang dikelola oleh BUMN.
Pasalnya, hingga kini pemerintah belum menyampaikan bagaimana roadmap kebijakan swasembada gula nasional kepada DPR.
Padahal, pembenahan industri gula nasional saat ini mendesak untuk dituangkan dalam kebijakan. Tanpa ada aturan yang yang tegas dan komitmen yang kuat, pembentukan SugarCo dikhawatirkan malah akan kontraproduktif.
"Jangan sampai pembentukan SugarCo berujung pada penjualan aset negara yang dikelola BUMN terkait," kata Amin dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan sejumlah Dirut PTPN terkait Progres Pembentukan Holding Pabrik Gula (SugarCo), di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin, 20 September 2021.
Baca Juga: DPR: Kebijakan Impor Gula 'Bunuh' Petani dan Industri Secara Perlahan
Induk Holding PTPN Group, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) berencana membentuk PT SugarCo dengan proyeksi investasi sebesar Rp23 triliun. SugarCo nantinya merupakan gabungan seluruh pabrik gula milik negara yakni PTPN II, PTPN VII (PT BCAN), PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII (PT IGG), dan PTPN XIV.
Pembentukan SugarCo akan dimulai dengan spin-off aset pabrik gula secara utang. Selanjutnya, PTPN Group akan melakukan divestasi saham kepada investor yang berminat maksimal 49%.
Amin menjelaskan, upaya swasembada gula nasional hanya bisa dilaksanakan jika persoalan industri gula nasional diselesaikan dari hulu hingga ke hilir.
Hal itu terkait erat dengan kemampuan daya saing gula domestik dan keberlanjutan produksi bahan baku di dalam negeri.
