Network
Pedoman Tangerang - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi memperpanjang PPKM Level 4 di Jawa-Bali hingga 2 Agustus 2021. Anggota DPR Fraksi Gerindra Heri Gunawan (Hergun) meminta pemerintah menyegerakan distribusi bansos tanpa terulang lagi keterlambatan.
Pasalnya, masih banyak bansos untuk masyarakat yang seharusnya cair di bulan Juli tapi belum menerima lantaran lambatnya proses distribusi. Padahal, kepatuhan masyarakat terhadap PPKM sangat dipengaruhi oleh bantuan yang diberikan pemerintah.
“Seharusnnya, pendistribusian bantuan dilakukan seiring dengan diberlakukannya PPKM Darurat/Level4. Jika sudah menerima bantuan, masyarakat pun akan bisa menerima dan mentaati aturan-aturan yang ditetapkan selama pemberlakukan PPKM Darurat/Level 4,” kata Hergun kepada Pedoman Tangerang, Senin, 26 Juli 2021.
Di samping soal bansos, Hergun juga menyoroti lambannya insentif untuk tenaga kesehatan yang berjibaku menangani pasien.
Baca Juga: Kabar Baik! BNI Percepat Pencairan Bansos PKH dan Sembako, Simak Cara Pencairannya
Padahal, anggaran untuk kesehatan telah dinaikkan dari semula Rp193,93 triliun menjadi Rp214,95 triliun.
“Meskipun anggaran kesehatan dinaikkan, namun pelaksanaanya di lapangan kurang maksimal. Misalnya, insentif Nakes di daerah dilaporkan masih tersendat,” kata Anggota Komisi Keuangan DPR RI ini.
Menurut data Kementerian Dalam Negeri, per 17 Juli 2021 realisasi insentif tenaga kesehatan (nakes) baru mencapai 23,6% atau Rp2,09 triliun dari pagu anggaran Rp8,85 triliun.
"Nakes merupakan garda terdepan penanggulangan pandemi Covid-19. Sudah seharusnya mendapatkan prioritas untuk atas hak-haknya. Nakes sudah berjuang mempertaruhkan nyawa dengan mendampingi dan merawat para pasien Covid-19. Peluang terpapar virus sangat besar sekali. Bahkan sudah banyak nakes yang meninggal dunia akibat terpapar virus,” ujar Hergun.
Baca Juga: BST, BPNT, dan PKH Dipercepat Penyalurannya Selama PPKM Level 4, Ini Rinciannya
Selain itu, obat-obatan juga dilaporkan mengalami kelangkaan. Hal tersebut diketahui ketika Presiden Jokowi mengecek ketersediaan obat di Apotek Kota Bogor Jawa Barat. Jokowi tidak menemukan obat yang dicarinya.
Menurut apotekernya, obat yang dicari presiden yaitu Oseltamivir, Gentromicyn, Favipiravir dan multivitamin, sudah sebulan tidak tersedia.
Ketidaktersediaan obat yang dicari presiden di apotek di kota Bogor menimbulkan kecurigaan tentang dugaan adanya penimbunan obat.
Pasalnya, BUMN Farmasi di hadapan DPR sudah menyatakan telah memproduksi obat-obatan dalam jumlah yang melebihi kapasitas produksinya dalam memenuhi pasokan pasaran.
“Semoga kelangkaan obat bukan karena penimbunan. Kalaupun terindikasi ada oknum yang menimbun obat Covid-19, sudah selayaknya aparat kepolisian mengusut pihak yang terlibat dalam penimbunan obat dan barang-barang penanganan pandemi Corona ini. Sudah saatnya kita bersatu untuk kepentingan bangsa dan negara. Berbagai kendala di atas diharapkan bisa segera diperbaiki agar pelaksanaan perpanjangan PPKM Level 4 dan penyaluran bantuan untuk rakyat bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” kata Hergun.***
