Network
Baca Juga: Mengkhawatirkan, Jumlah Kematian Covid-19 di Kabupaten Tangerang Terus Meningkat Tajam
Selain vaksinasi, pemerintah juga melanjutkan upaya mempromosikan reformasi fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.
Dalam sesi selanjutnya yang berjudul “Asian and Global Policy Issues”, Menteri Keuangan sebagai panelis menyampaikan, “Saat krisis ini kita akan melanjutkan reformasi, bersama DPR, kami juga membahas bagaimana cara meningkatkan iklim investasi dan perdagangan dengan lebih efektif.
Ada UU Cipta Kerja, untuk melancarkan peraturan-peraturan yang meningkatkan cost of doing business di Indonesia. Kemudian, kita butuh reformasi pajak, kami juga tidak lupa bahwa kami butuh pondasi yang lebih kuat untuk Indonesia terus tumbuh dengan berkelanjutan. Kita juga melakukan reformasi sektor SDM untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia.
Saat krisis, ini kesempatan penting bagi negara manapun untuk terus lanjut melakukan reformasi, jadi negara tersebut akan bisa membangun pondasi yang lebih kuat, pasca krisis.” Oleh karena itu pada tahun 2022, APBN ditujukan untuk memperkuat pemulihan dan melanjutkan reformasi struktural serta konsolidasi fiskal dengan defisit fiskal sekitar 4,51-4,85% terhadap PDB.
Baca Juga: Prediksi Pertandingan Peru vs Paraguay, 8 Besar Copa America 3 Juni 2021
Pemulihan dari krisis ekonomi akibat pandemi covid-19, bertepatan dengan waktu penting dalam memitigasi perubahan iklim. Saat ini Indonesia menargetkan penurunan emisi 29% tanpa dukungan internasional dan 41% dengan dukungan internasional di tahun 2030.
Pemerintah Indonesia juga sedang dalam proses perumusan peraturan untuk penetapan harga karbon dengan mengangkat prinsip kehati-hatian melalui belajar dari negara lain. Indonesia sebagai Ketua Koalisi Menteri Keuangan Dunia untuk Atasi Perubahan Iklim akan mendorong negara maju untuk bersama-sama memobilisasi pembiayan, mengalihkan pengetahuan dan teknologi kepada negara berkembang sebagai salah satu agenda dalam mengatasi perubahan iklim.
Isu perubahan iklim yang dibahas dalam kegiatan IEA serta forum Koalisi Menteri Keuangan Dunia, juga akan dibahas dalam salah satu agenda di G20. Saat ini Indonesia sudah tergabung dalam Troika G20 untuk menyambut posisi Presidensi (tuan rumah) pada kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di tahun 2022 mendatang.
Tema presidensi G20 Indonesia akan mengasumsikan bahwa tahun 2022 adalah tahun kritis untuk mengamankan pemulihan ekonomi global menuju pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusi.
