Network
Pedoman Tangerang - Bank Indonesia mencatat utang luar negeri (LN) Indonesia tembus US$422,6 miliar per akhir Februari 2021 atau setara Rp6.164,46 triliun. Posisi itu naik 4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 2,7 persen. Angka ini menunjukkan utang luar negeri Indonesia semakin membengkak.
Pengamat Ekonomi dari Indef, Didik J Rachbini, memperkirakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal mengakhiri masa jabatannya pada 2024 dengan meninggalkan utang 10.000 juta dolar AS. Didik tidak mengkhawatirkan utang sebesar itu asalkan kabinet Jokowi mampu menumbuhkan ekonomi Indonesia di atas 7 persen.
Pertumbuhan ekonomi pada masa normal saja maksimal hanya 5,6 persen. Bahkan pada masa pandemi ini pertumbuhan malah minus.
Baca Juga: Lebih Sebulan Masa PPDN dan Peniadaan Mudik, Bagaimana Nasib Pekerja Transportasi?
Menanggapi hal ini, anggota Komisi Keuangan (Komisi XI) DPR RI, Anis Byarwati, mengatakan membengkaknya utang Indonesia sudah menjadi permasalahan yang berlarut-larut. Ia menjelaskan, kenyataan yang dihadapi sekarang adalah defisit APBN melebar, utang melambung, tapi pemerintah gagal membelanjakan utang.
“Ini bisa terlihat dari adanya pelebaran defisit fiskal dari 2,2 persen tahun 2019 menjadi 6,3 persen tahun 2020 dan diperkirakan masih akan defisit sebesar 5,7 persen di tahun 2021,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Pedoman Tangerang, Senin 3 Mei 2021.
Anis menyebut sebagian besar defisit APBN dibiayai oleh utang. Artinya semakin lebar defisit, maka utang yang ditanggung Indonesia juga semakin besar. Untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, tentu utang yang ada harus digunakan sebaik mungkin.
Baca Juga: Lebih Setengah Tahun Berlaku, PKS Sebut UU Ciptaker Makin Bikin Buruh Terpuruk
Tetapi, kata dia, yang seringkali terjadi adalah pemerintah justru gagal membelanjakan utang tersebut. Hal ini tercermin dari besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) selama 5 tahun terakhir yang mencapai Rp10-30 triliun setiap tahunnya.
Pelebaran defisit ini disebabkan oleh tingginya anggaran Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN). Data terakhir menunjukkan bahwa realisasi anggaran PEN sempat tersendat diawal-awal, lalu digesa di akhir tahun. Realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sampai dengan akhir 2020 tercatat Rp579,78 triliun atau 83,4 persen dari pagu sejumlah Rp695,2 triliun.
“Hal ini tentu akan merugikan, karena utang yang sudah ditarik tetapi tidak maksimal dimanfaatkan untuk penyelamatan ekonomi nasional,” kata Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI ini.
Baca Juga: Hari Buruh, Puan Janji DPR RI Akan Komitmen Perjuangkan Kepentingan Buruh Indonesia
Selama beberapa tahun terakhir primary balance Indonesia juga selalu tercatat negatif. Ketika primary balance negatif artinya pemerintah sedang menjalankan kebijakan gali lubang tutup lubang. Pemerintah menerbitkan utang baru untuk membayar utang yang lama. “Hal ini tentu bukan pertanda baik untuk keberlangsungan fiskal Indonesia,” ujar Anis.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Bidang Ekonomi dan Keuangan ini lantas Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa ketika masa pra-pandemi, debt to GDP ratio Indonesia terus meningkat, dari awalnya 24 persen pada 2014 menjadi 30,2 persen pada 2019. Peningkatnya debt to GDP ratio menunjukkan bahwa selama periode tersebut penambahan utang lebih tinggi dibandingkan penambahan PDB.
Artinya, utang pemerintah selama ini belum cukup produktif untuk mendorong PDB nasional. Pada tahun 2020, debt to GDP ratio diperkirakan mencapai 37 persen dan terus meningkat menjadi 41 persen pada tahun 2021.
Baca Juga: Tak Hanya Peserta Aksi, Aparat Juga Ancam Perusahaan Tempat Buruh Bekerja
“Ini merupakan sinyal kurang bagus, yang artinya pemerintah akan kesulitan mengendalikan laju utang di masa yang akan datang,” pungkasnya.***
