Pedoman Tangerang - Penyelidikan soal kasus pungutan liar dan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Tangerang belum usai.
Kini Polres Metro Tangerang Kota telah mendapat 23 aduan dari masyarakat mengenai praktek pungutan liar yang merebak ketika bansos disalurkan.
Kombes Pol Deonijiu de Fatima saat ini mengatakan agar warga tidak khawatir sebab pihaknya masih berupaya mengusut dugaan kasus tersebut dan telah berkoordinasi dengan Walikota Tangerang.
Baca Juga: Buronan Pemasok Senjata Teroris di Papua Berhasil Ditangkap
"Saat ini, kami tengah mencari dan mengusut adanya indikasi terkait kasus tersebut. Ini masih proses penyelidikan, nanti untuk hasilnya akan kita sampaikan kembali," kata Kapolres Metro Kota Tangerang, Kombes Pol Deonijiu de Fatima, Senin, 2 Agustus 2021.
"Mereka-mereka yang namanya terlampir akan kita lakukan penyelidikan untuk mengkaji kasus ini lebih dalam," terangnya.
Dalam hal ini, Deonijiu mengimbau kepada masyarakat yang telah menjadi korban pungli bansos agar segera melapor ke pihak kepolisian.
Baca Juga: Aktivitas Online Meningkat Selama Pandemi, Ini 5 Tips Jaga Kesehatan Mata
Ia menegaskan, pihaknya akan memproses oknum-oknum yang melakukan aksi pungli bansos dari pemerintah.
"Khususnya kepada masyarakat yang haknya diambil oleh pelaku pungli, agar tidak perlu takut, silakan melapor. Kalau ada yang mengetahui dan bahkan menjadi korban, silakan lapor saja, kita akan tegakkan hukum kepada mereka yang melakukan pelanggaran," tutupnya.
Sebelumnya, dugaan adanya pungli bansos terungkap usai Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan sidak di Karang Tengah.
Baca Juga: Meski Sukses Raih Medali Emas, PBSI Akan Evaluasi Tim Bulu Tangkis
Dana bansos yang harusnya diberikan senilai Rp600 ribu kemudian dipotong Rp50.00 oleh pihak pendamping yang memberikan dana bansos PKH.
Sampai dengan saat ini, sudah ada lima orang warga yang merupakan penerima bansos Program Keluarga harapan (PKH) dimintai keterangan oleh pihak kepolisian.***