Network
Pedoman Tangerang - Lembaga Survei Jakarta (LSJ) memprediksi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 berlangsung hanya dalam sekali putaran karena elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang tinggi.
Direktur Riset LSJ Fetra Ardianto mengatakan elektabilitas Prabowo-Gibran unggul 50,3%, Anies-Cak Imin 23,2% dan Ganjar-Mahfud Md 23,1%. Fetra mengatakan hasil ini menunjukkan peluang Pilpres 2024 digelar sekali putaran.
"Karena pasangan Prabowo-Gibran telah berhasil menembus elektabilitas 50,3 persen, secara sistematis Pilpres 2024 diprediksi akan berlangsung dalam satu putaran saja,” kata Fetra Ardianto dalam keterangannya, Jumat (29/12/2023).
Fetra menuturkan, meski dalam hasil surveinya angka pemilih yang belum membuat keputusan (undecided) sebesar 3,4 persen dan pemilih yang masih ragu-ragu (swing voters) mencapai 23,5 persen, namun kecenderungan elektabilitas Prabowo-Gibran terus melesat dalam dua bulan terakhir.
Kalaupun masih memungkinkan terjadi dinamika elektabilitas dalam satu setengah bulan menjelang Pilpres 2024, kecil kemungkinan bagi pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dapat mengejar elektabilitas pasangan dengan nomor urut dua tersebut.
Menurutnya, peluang Prabowo-Gibran memenangkan pilpres terbuka lebar selama tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih sangat tinggi.
Berdasarkan hasil survei yang ia lakukan, 76,8 persen responden menyatakan puas dan sangat puas terhadap kinerja Jokowi, sedangkan 18,8 persen lainnya mengaku kurang atau tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi dan sebanyak 4,4% responden menjawab tidak tahu.
"Kemungkinan pasangan perubahan Anies-Imin bisa mendongkrak elektabilitas cukup signifikan dalam sisa waktu jelang Pilpres 2024. Sedangkan Ganjar-Mahfud yang bergonta-ganti strategi, antara merapat dan merenggang dengan posisi Presiden Jokowi mengindikasikan bahwa pasangan yang diusung PDIP dan PPP ini masih belum siap tempur dalam kontestasi pilpres kali ini," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia turut membeberkan bila mayoritas publik tidak terpengaruh oleh isu-isu negatif tersebut dalam menentukan pilihannya, baik terhadap paslon presiden dan wakil presiden maupun partai politik.
