Network
PedomanTangerang - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) masih hangat untuk selalu dibahas sebagaimana program pendahulunya yakni, Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Mengingat pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan terlaksana pada 14 Februari 2024 nanti. Untuk itu, calon pemimpin ke depan harus dilihat secara objektif kinerjanya.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi pernyataan rekan satu partainya, Djarot Saiful Hidayat, yang meragukan kelanjutan program pemindahan IKN.
Pasalnya, Hasto mengaku melihat objektif kinerja Anies ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta yang tidak melanjutkan program pendahulunya, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Kita lihat objektif aja, apakah di Jakarta, apakah program Pak Jokowi-Ahok, Ahok-Djarot itu dilanjutkan dengan baik oleh Pak Anies? Kan rakyat bisa menilai," kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis 2 Maret 2023.
Menurutnya, ketika Heru Budi Hartono menjabat sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta program-program yang tertunda kembali dilanjutkan.
"Kemudian begitu Pak Heru memimpin baru dilakukan sodetan untuk mencegah banjir dengan melakukan koneksitas Sungai Ciliwung tersebut, ini kan tidak dilakukan," tuturnya.
"Sampai menteri PUPR, Pak Basuki yang terkenal hebat di dalam membangun infrastruktur itu pun tidak berdaya, ini kan rakyat bisa melihat," sambungnya.
"Sehingga mari kita lihat pemimpin itu secara objektif dari kinerjanya. Jangan kita terjebak dalam demokrasi elektoral hanya dengan melihat keterampilan berbicara," pungkasnya.
Sebelumnya, Anies Baswedan menjawab pertanyaan mengenai langkahnya apabila terpilih sebagai presiden pada 2024 nanti. Salah satu pertanyaannya yang dijawab Anies, yakni apakah dirinya akan melanjutkan pembangunan IKN Nusantara apabila menjadi presiden ke-8 RI.
Anies tidak menjawab secara lugas pertanyaan tersebut. Hanya saja ia menegaskan kalau IKN saat ini bukan sekedar gagasan, melainkan sudah tertuang dalam bentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Karena itu, pembangunan IKN harus berjalan.
"Sederhana saja, IKN ini bukan di level gagasan saja. IKN ini sudah menjadi undang-undang dan kita semua ketika dilantik untuk tugas apapun, itu sumpahnya melaksanakan undang-undang," kata Anies Kamis 2 Maret 2023.
Lebih lanjut, Anies menganggap kalau IKN bukan lagi pada posisi menjadi perdebatan pro dan kontra untuk saat ini.
"Ini berbeda kalau kita membahas ini dua tahun yang lalu, pada saat itu masih gagasan sehingga kita bicara pro dan kontra," ujarnya.
Ditanya apakah akan menerbitkan aturan baru berupa Perppu untuk membatalkan UU IKN, Anies menegaskan untuk sekarang dirinya sebatas melaksanakan undang-undang.
"Pada fase ini kita laksanakan undang-undangnya saja dulu," ujar Anies.***
