Network
Pedoman Tangerang - Jelang Pemilu 2024 berbagai Partai Politik sudah tunjuk bakal calon kandidat Capres mendatang.
Begitupun, Partai NasDem sudah umumkan tiga nama bakal calon presiden atau Capres 2024 di Jakarta pada Jumat 17 kemarin.
Satu dari tiga nama bakal Capres 2024 NasDem itu ialah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dua lainnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Baca Juga: LIVE STREAMING TV Online Persija Jakarta vs Barito Putera Piala Presiden 2022 Full HD
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespons langkah NasDem. Menurut Mbak Puan, pengumuman tiga bakal capres itu merupakan urusan internal tiap parpol.
"Masing-masing (parpol) punya mekanismenya. Jadi, biasa aja," kata Puan seusai membuka Gebyar Inovasi Pelayanan Kesehatan Rakyat dalam rangka peringatan Bulan Bung Karno Tahun 2022 di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu 18 Juni 2022.
Perempuan pertama yang menjabat ketua DPR RI itu menjelaskan PDIP juga memiliki mekanisme sendiri dalam menentukan capres dan calon wakil presiden (cawapres).
"Jadi, ya silakan saja, itu berarti mekanisme setiap partai politik berbeda-beda. Menurut saya sah-sah saja," ucap Puan menanggapi hasil Rakernas NasDem tersebut.
Puan menambahkan terkait tokoh Capres 2024 yang bakal diusung PDIP merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sesuai amanat kongres parpolnya.
"Jadi, semua kader partai yang nantinya akan diberikan amanah Ibu Ketua Umum sesuai dengan hasil kongres, itulah yang akan menjadi capres dan cawapres dari PDI Perjuangan, sesuai dengan mekanismenya. Kami berpegang pada hal itu saja," tutur Puan.
"Bisa saja kami bekerja sama untuk membangun bangsa ke depan. Membangun bangsa itu tak bisa sendirian, harus bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa dan ini masih lama, masih hampir kurang lebih 1,5 tahun lagi," ujar Puan Maharani. Dikutip tim Pedoman Tangerang dari Antara.
Bicara soal koalisi di Pilpres, termasuk NasDem, Puan mengklaim PDIP membuka diri untuk dapat berkoalisi dengan partai mana pun.
Namun, eks menko PMK itu menilai istilah yang lebih tepat bukanlah koalisi, melainkan kerja sama.***
