Network
Pedoman Tangerang - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini belum sesuai dengan apa yang menjadi paradigma bangsa Indonesia. Indonesia kata dia belum menjalankan demokrasi yang ideal bagi bangsanya sendiri, yakni Demokrasi Pancasila.
Padahal, demokrasi yang diinginkan oleh founding fathers atau para pendiri bangsa adalah Demokrasi yang sesuai dengan dasar negara ini.
Hal itu ia utarakan saat menjawab pertanyaan dari perwakilan BEM Universitas Gadjah Mada, Farhan, dalam Ngopi Bareng dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) se Daerah Istimewa Yogyakarta, di Oase Cafe, Ahad, 6 Juni 2021.
"Saat ini model demokrasi tersebut belum dilaksanakan. Oleh sebab itu, DPD RI menilai pentingnya Amandemen konstitusi ke-5 dilakukan dengan suasana kebatinan untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Hal ini dilakukan karena DPD RI menilai semangat amandemen konstitusi yang dilakukan sejak 1999 hingga 2002 sudah cukup banyak melenceng dari harapan para pendiri bangsa," tutur LaNyalla.
Baca Juga: Ketua DPD RI Ajak Masyarakat Jadikan Hari Pancasila Momen Bersatu dan Jaga Kerukunan
Menurutnya, Pancasila seharusnya dijadikan nafas dalam semangat perbaikan bangsa. Ia menjelaskan, Demokrasi Pancasila merupakan sintesa atas dialektika teori-teori yang diterapkan negara-negara di barat.
“Jadi kalau ada yang tanya, sebenarnya apa DNA sistem pemerintahan Indonesia? Parlementer atau Presidensiil? Jawabnya adalah Pancasila," kata LaNyalla.
"Saya katakan di sini Demokrasi Pancasila itu bukan teori yang tidak bisa diwujudkan,” imbuhnya.
Senator asal Jawa Timur itu menegaskan Pancasila merupakan sumber segala hukum dan seharusnya dijadikan pedoman. Termasuk untuk memilih para pemimpin bangsa.
