Komisi IX Akan Panggil BPJS Kesehatan untuk Jelaskan Dugaan Kebocoran Data

- 23 Mei 2021, 19:56 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher (tengah).
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher (tengah). /Foto: Dok. DPR/
 
Pedoman Tangerang - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengaku prihatin dengan dugaan terjadinya kebocoran data peserta BPJS Kesehatan yang diperjual-belikan di sebuah forum online. 
 
Ia meminta pemerintah dan pihak berwenang segera menindaklanjuti kasus ini dan tidak membiarkannya berlarut-larut tanpa kejelasan. 
 
"Jika dugaan jual beli data itu benar, maka ini bukan perkara main-main. Ini menyangkut jaminan perlindungan data peserta BPJS yang tidak bisa diumbar ke publik, apalagi sampai diperjual-belikan. Dalam data tersebut pasti terekam identitas seseorang yang seharusnya  terlindungi dengan aman," kata Netty dalam keterangannya, Ahad, 23 Mei 2021.
 
 
Netty menegaskan pihak BPJS Kesehatan harus dapat  mempertanggungjawabkan masalah ini dengan benar dan transparan.  Pemerintah dan pihak berwenang juga harus segera menindaklanjuti kasus ini dan jangan membiarkannya berlarut-larut tanpa kejelasan.
 
Masyarakat sebelumnya digemparkan dengan dugaan kebocoran 279 juta data penduduk di BPJS Kesehatan. Data  tersebut berisi NIK, nomor ponsel, e-mail, alamat, dan gaji, termasuk data penduduk  yang telah meninggal dunia. 
 
Netty mengkhawatirkan kebocoran data BPJS Kesehatan ini akan menurunkan minat masyarakat untuk menjadi peserta dan memanfaatkan BPJS Kesehatan dalam program JKN pemerintah. 
 
 
"Saat ini tingkat kepesertaan  BPJS Kesehatan sebagai program JKN masih belum memenuhi target. Program sosialisasi masih digencarkan guna menarik minat masyarakat untuk menjadi peserta mandiri," katanya.
 
Mencuatnya kasus ini menurut Netty akan menurunkan kepercayaan dan minat masyarakat. Bisa jadi membuat masyarakat makin skeptis terhadap BPJS. politikus Partai Keadilan Sejahtera ini berjanji komisinya memanggil jajaran Direksi BPJS Kesehatan guna menjelaskan kronologi dan duduk permasalahannya secara transparan.
 
"Investigasi mendalam penting dilakukan agar kita tahu apa sebenarnya yang terjadi dan siapa saja yang terlibat dalam kejadian memalukan ini. Oknum maupun jaringan yang teribat harus menerima sanksi berat," pungkasnya.***

Editor: Alfin Pulungan


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x