Network
Pedoman Tangerang - Program vaksinasi skema gotong royong sudah dimulai sejak Selasa, 18 Mei 2021. Pengadaan vaksinasi gotong royong ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021. Pemerintah menetapkan harga tertingginya sebesar Rp439.570 per dosis untuk satu orang, sehingga untuk dua kali suntik sebesar Rp879.140.
Anggota Komisi Kesehatan (Komisi IX) DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi program vaksin gotong royong karena diharapkan dapat mengakselerasi herd immunity, namun ia menyoal biaya vaksin yang terlalu mahal.
"Hampir satu juta rupiah untuk dua kali suntikan itu memberatkan pelaku UMKM. Jika tujuannya untuk membantu realisasi program vaksinasi nasional sehingga dapat mempercepat terbentuknya kekebalan kolektif, seharusnya ada mekanisme subsidi bagi mereka yang bergerak di usaha kecil dan menengah agar dapat mengikuti skema vaksin gotong royong ini," kata Netty dalam keterangannya, Rabu, 19 Mei 2021.
Baca Juga: Ratusan Jajaran TNI di Malang Disuntik Vaksin AstraZeneca
"UMKM memiliki peranan besar dalam menggerakkan ekonomi nasional. Bahkan di saat pandemi ini sebagian besar mereka masih bisa bertahan. Jadi sangat disayangkan jika pelaku UMKM tidak mendapat prioritas dukungan untuk memperoleh vaksin gotong royong. Jangan sampai vaksin gorong royong hanya dapat diakses oleh korporasi besar saja," kata dia.
Kritikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini tak meleset. Sebab berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebesar 64,2 juta orang atau 99,9 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia dengan daya serap tenaga kerja mencapai 117 juta pekerja atau 97% dari total pekerja.
Sementara itu, UMKM berkontribusi 61,1 persen bagi perekonomian nasional (PDB) dan sisanya disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen dari jumlah pelaku usaha.
Baca Juga: Puan Dorong Parlemen Dunia Galang Solidaritas Global Atasi Ketimpangan Vaksin
Politikus Partai Keadilan Sejahtera juga mengingatkan pemerintah agar mengawasi implementasi program ini di lapangan guna memastikan biaya vaksin tidak dibebankan kepada para pekerja.
