Pedoman Tangerang - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan penyediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) harus sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan nasional. Pada prinsipnya, ia memastikan DPR mendukung pemenuhan alutsista TNI untuk meningkatkan kemampuan persenjataan militer.
“DPR RI mendukung dan mendorong kebutuhan alutsista untuk Republik Indonesia harus sesuai karakteristik kewilayahan dan potensi ancaman yang dihadapi,” kata Puan saat memberikan kuliah umum di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021.
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan tengah merencanakan rancangan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia untuk Tahun 2020-2024 (Alpalhankam). Rancangan itu menuai kritikan karena nilai kebutuhannya mencapai Rp1.788 triliun atau 1,7 kuadriliun.
Baca Juga: Sejumlah Ritel Mulai Tutup, DPR Dorong BPUM Berlanjut di 2022
Menurut Puan, rancangan Alpalhankam itu akan dibicarakan DPR RI melalui Komisi I. Dia menilai kebutuhan alutsista TNI harus diperbarui dan dimodernisasi dengan merujuk pada rencana strategis Minimum Essential Force (MEF) yang akan berakhir pada 2024.
“Akan kami bicarakan melalui Komisi I, apa sih yang dibutuhkan oleh TNI? Nggak bisa lagi pengadaan alutsista tidak sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah negara,” kata politikus PDI Perjuangan ini.
Puan menegaskan pemenuhan kebutuhan alutsista harus disesuaikan degan kebutuhan dan karakteristik negara. Selain itu, persenjataan juga harus disesuaikan dengan potensi ancaman dan geopolitik Indonesia.
“Sejak peristiwa KRI Nanggala, saya minta dan usulkan agar alutsista apa yang akan kita beli bukan barang bekas,” katanya.
Baca Juga: Soal Rencana Pembuatan Mata Uang Digital, DPR : Perlu Kajian Secara Mendalam
Puan juga menyampaikan bahwa membangun pertahanan negara membutuhkan cara pandang geopolitik yang menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan. Dengan begitu, kebijakan strategis pertahanan negara juga diarahkan pada pembangunan pertahanan maritim Indonesia.
“Maka pembangunan kekuatan TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut, sekaligus sebagai salah satu komponen kekuatan maritim, adalah suatu kebutuhan dalam pembangunan pertahanan Negara,” ungkap Puan.
Dia menegaskan DPR RI mendukung upaya membangun kekuatan TNI untuk melaksanakan pertahanan negara. Salah satu upaya negara untuk memenuhi ketersediaan peralatan pertahanan adalah dengan memperkuat Industri Pertahanan sesuai UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
Baca Juga: Kapal Angkatan Laut Iran Terbakar di Teluk Oman, Apa Penyebabnya?
“Kekuatan pertahanan negara juga sangat membutuhkan sumber daya manusia, prajurit TNI, yang tidak hanya andal tetapi juga memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi,” jelasnya.
Puan berharap Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut atau (Seskoal), sebagai lembaga pendidikan pengembangan umum tertinggi di lingkungan TNI Angkatan Laut, melaksanakan peran strategis dalam mempersiapkan think tank dan center of excellence on naval and maritime science.
Adapun beberapa isu nasional yang menurut Puan perlu menjadi fokus dan atensi Seskoal sebagai lembaga think tank dalam bidang pertahanan matra laut, di antaranya agenda Indonesia sebagai poros maritim dunia; pengamanan wilayah batas maritim dengan 10 negara tetangga yang masih belum tuntas; maritime security; serta Minimum Essential Force (MEF) pertahanan negara aspek matra laut yang akan berakhir pada tahun 2024.***