Network
Pedoman Tangerang - Pasca peristiwa 1998, berbagai aktivis gencar menggaungkan gerakan-gerakan reformasi. Salah satu gerakan yang paling nyaring adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Gerakan ini menjadi agenda yang paling elementer dan sudah menjadi gerakan di semua lini, baik di penyelenggara negara maupun kalangan masyarakat sipil saat ini.
Saat ini, gerakan semacam itu seolah redup, terlebih setelah berlakunya revisi UU KPK yang dinilai memperlemah pemberantasan korupsi. Aktivis '98 yang juga anggota DPR RI, Willy Aditya gerakan anti-KKN yang lahir dari Reformasi masih akan terus relevan hingga hari ini.
Baca Juga: Bikin Kejang, Novel Sebut Kasus Korupsi Bansos Bisa Capai 100 T
Untuk itu, sikap peduli terhadap pencegahan dan pemberantasan KKN harus digelorakan kembali hari ini.
"Agenda itu bahkan harus menjadi gerakan kembali dari seluruh elemen bangsa. Kita harus berani jujur bahwa ketiga praktik tersebut masih nyata dalam kehidupan bernegara kita,” kata Willy Aditya, di Kompleks Parlemen, Jumat, 21 Mei 2021.
Willy menjelaskan, pola gerakan yang hendak digelorakan kembali tentu harus baru dan tidak terjebak dalam romantisme masa lalu. Gerakan anti-KKN yang baru harus lebih modern, menunjukkan kemauan yang kuat, menyasar pada permasalahan mendasar, yakni sistem dan mental, serta tidak terjebak dalam hal yang sloganistik.
Baca Juga: Legislator PAN Minta Novel Buktikan Soal Dugaan Korupsi Bansos Rp100 Triliun
“Saya melihat, korupsi lahir karena dua hal, sistem dan mental. Praktik bernegara di masa Orde Baru dulu yang otoriter dan ABS (asal Bapak senang) membuat korupsi menjadi keniscayaan. Nah, harusnya, Reformasi menjadi antitesis dari praktik semacam itu. Kehidupan politik dan bernegara yang semakin terbuka mestinya membuat praktik KKN menjadi tereliminir," jelasnya.
