Network
Pedoman Tangerang – Pemerintah Republik Indonesia sedang melakukan transisi dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) fisik ke Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara bertahap.
KTP digital merupakan kartu tanda penduduk dalam bentuk aplikasi di smartphone yang dilengkapi dengan QR Code, yang akan berfungsi sebagai identitas digital bagi penduduk Indonesia.
Alasan pemerintah mengganti e-KTP fisik dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah untuk mengurangi biaya pembiayaan kartu identitas dan mencegah pemalsuan serta penyalahgunaan data kependudukan.
Tercatat hingga akhir 2023, sebanyak 50 juta e-KTP fisik sudah berubah menjadi KTP digital. Ini berarti kartu identitas penduduk berupa KTP atau e-KTP, akan berubah menjadi bentuk digital seutuhnya dan melekat dalam ponsel masing-masing warga.
Baca Juga: Ingin Daftar CPNS 2024, Berikut Daftar Instansi Yang Buka Formasi Untuk Fresh Graduate
Ternyata ada pejabat Negara yang sudah melakukan aktivasi IKD. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar melakukan aktivasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Inilah pertama kalinya pejabat setingkat menteri berkenan mengaktifkan KTP digital di ponselnya. Mengutip laman dukcapil.kemendagri.go.id.
Dalam kesempatan langka itu, Menteri Abdul Halim Iskandar didampingi Wamen Desa PDTT Paiman Raharjo, Sekjen Kemendes Taufik Madjid beserta pejabat Eselon I, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, Direktur IDKN Muhammad Farid, dan Kadis Dukcapil Provinsi DKI Jakarta di Gedung Utama Kemendes, Kalibata, Jakarta, pada Selasa 26 September 2023 silam.
Menurut Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapi) Kemendagri, pemerintah menargetkan masyarakat yang menggunakan KTP digital di wilayah Jawa dan Pulau Bali mencapai 50 persen, Sumatra dan Sulawesi (30 persen), Kalimantan (20 persen), NTB (40 persen) dan pulau-pulau kawasan Indonesia Timur, seperti Maluku Utara, NTT, Papua, dan Papua Barat, target kepemilikan KTP Digital baru di angka 10 persen penduduk.
