Network
Pedoman Tangerang - Tragedi berdarah yang menewaskan polisi muda Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J turut menyita perhatian Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais. Ia tampaknya ikut gemas melihat alotnya penanganan kasus yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo itu.
Mantan ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menilai kasus pembunuhan kali ini berbeda dengan kasus-kasus besar yang pernah terjadi sebelumnya. Pasalnya, huru-hara beberapa kasus lain akan landai dan terlupakan dalam hitungan minggu, namun tidak dengan kasus Brigadir J ini.
Maka dari itu, Amien Rais pun meminta keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penanganan kasus polisi tembak polisi tersebut. Ia bahkan mendesak orang nomor satu di Indonesia itu untuk mengambil alih secara penuh penanganan kasus Brigadir J, sehingga semua dapat diselesaikan dengan baik.
"Ini tambah hari, tambah minggu itu makin dahsyat. Jadi menurut saya ini usulan saya, sebaiknya Pak Jokowi ambil alih sepenuhnya. Jangan hanya titip Kapolri," ujar Amien Rais ditemui awak media usai upacara kemerdekaan RI ke-77 bersama Partai Ummat di Yogyakarta, Rabu, 17 Agustus 2022 kemarin.
Bukan hanya Jokowi, Amien juga menyebut nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebagai pihak yang juga seharusnya ikut andil menangani kasus kematian Brigadir J.
"Jadi saya kira Pak Jokowi, Mahfud MD termasuk yang tahu semua, laporannya kan ke dia, kedua orang ini paling tidak. Jadi mereka nggak usah berpura-lagi gitu," sambungnya.
Selain itu, Amien turut mengusulkan kepada Jokowi untuk merombak pimpinan yang ada di tubuh Polri. Mengingat keterlibatan Irjen Pol Ferdy Sambo yang juga sudah dijadikan tersangka dalam kasus ini.
"Nah kalau saya boleh usul Pak Jokowi tolong dibuat itu namanya 'turun mesin'. Jadi pimpinan Polri itu turun mesin ganti yang sama sekali baru, yang memang cukup punya integritas, yang track recordnya tidak main mata dengan oligarki, yang tidak menindas rakyat, yang tidak membesarkan konglomerat dan jadi alat dari oligarki. Itu tentu masih ada," tandasnya.***
