Network
Pedoman Tangerang - Polemik penangkapan Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai pimpinan Khilafatul Muslimin, masih terus mendapat sorotan berbagai tokoh Islam.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulpan mengatakan penangkapan Baraja tak sekadar didasari aksi konvoi khilafah yang digelar di Cawang, Jakarta Timur pada 29 Mei lalu.
Setelah didalami, terdapat provokasi dengan menyebarkan kebencian serta berita bohong yang dilakukan dengan menjelekkan pemerintah.
"Namun sebuah kegiatan yang tidak terpisahkan dari provokasi yang diucapkan dengan ucapan kebencian serta berita bohong yang dilakukan dengan menjelekkan pemerintah yang sah, pemerintah yang saat ini ada di negara kita," kata Zulpan dalam konferensi pers, Selasa 7 Juni 2022.
Baca Juga: Mahalnya Tiket Masuk Candi Borobudur Tuai Respon APTABI & Pimpinan Sangha Theravada Indonesia
"Kemudian kelompok ini menawarkan khilafah sebagai solusi pengganti ideologi negara demi kemakmuran bumi dan kesejahteraan umat," lanjutnya yang menyatakan itu bertentangan dengan UUD 1945.
Merespons polemik persoalan kekhalifahan tersebut, berbagai tokoh MUI daerah, tak luput memberikan secercah pandangannya soal kepemimpinan Baraja.
Wachid Ridwan menegaskan bahwa sistem khilafah sudah tak relevan bila hendak diterapkan di nusantara.
"Kalau saya pandangnya sudah enggak relevan sama sekali," kata Wachid Rabu 8 Juni 2022.
Ia mengatakan demikian karena sejak merdeka dari kolonialisme, segenap bangsa Indonesia sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi. Dan, ia mengingatkan sebuah negara itu berjalan tergantung kesepakatan atau konsensus yang telah ditentukan sebelumnya.
Terlebih, Amirsyah Tambunan sebagai Sekretaris Jenderal MUI. Bahwasanya pemaknaan literasi soal khilafah seringkali disalahgunakan di dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
