Network
Pedoman Tangerang - Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret menjadi momen penting untuk mengapresiasi sekaligus mengevaluasi pencapaian kesetaraan gender, baik di tingkat internasional maupun nasional.
Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Nisaaul Muthiah mengapresiasi upaya berbagai pihak seperti organisasi masyarakat sipil, pemerintah, DPR, dan semua individu yang telah memperjuangkan kesetaraan gender hingga saat ini.
“Salah satu hal yang perlu diapresiasi adalah ditetapkannya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi RUU Inisiatif DPR. Namun, hampir dua bulan setelah RUU tersebut menjadi RUU inisiatif DPR, belum terlihat ada kemajuan lebih lanjut dari RUU tersebut. RUU TPKS perlu segera disahkan agar segala bentuk kekerasan seksual yang banyak dialami oleh perempuan dapat dihapuskan,” ujar Nisa.
Baca Juga: Kapan Married With Senior Episode 8 Tayang? Mika Dalam Belenggu Mempertahankan Rumah Tangganya
Nisa juga mengingatkan kembali pada pemerintah, DPR, sektor privat, dan pemangku kepentingan yang terkait untuk terus memperkuat pengarusutamaan gender dalam semua aspek pembangunan.
“Data terbaru Global Gender Gap Index (GGGI) di tahun 2021 menunjukkan pencapaian kesetaraan gender Indonesia masih sebesar 0,688 dari rentang nilai 0,000-1,000. Di tahun 2006, pencapaian Indonesia sebesar 0,654. Artinya dalam kurun waktu 15 tahun, perbaikan kesetaraan gender di Indonesia masih sebesar 0,034. Perlu ada perbaikan yang lebih serius pada semua aspek pembangunan,” papar Nisa.
Nisa menyatakan bahwa dari empat aspek pembangunan yang diukur dalam GGGI, yakni pendidikan, ekonomi, politik, dan kesehatan, pencapaian kesetaraan gender paling rendah ada di bidang politik, kemudian di susul oleh bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Baca Juga: Perjalanan Karir Aghniny Haque, dari Atlit Taekwondo Menjadi Aktris KKN di Desa Penari
“Terkait rendahnya pencapaian kesetaraan gender di bidang politik, data menunjukkan minimnya partisipasi perempuan baik di parlemen maupun di kementerian. Lebih lanjut, dari minimnya jumlah perempuan yang ada di parlemen, belum semuanya mewakili kepentingan perempuan secara umum,” tambah Nisa.
