Network
Pedoman Tangerang - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mendapatkan sorotan oleh tokoh NU Gus Umar.
Luhut diduga terlibat dalam wacana penundaan Pemilu pada tahun 2024.
Gus Umar mengatakan tak heran dengan mereka yang dekat dengan kekuasaan, karena mereka yang menikmati bisnis ketika berkuasa.
"Ayo coba kerjaan siapa yg mau tunda pemilu yg dr pemerintah? Org dr pemerintah yg ingin tunda pemilu adalah mrk yg menikmati bisnis ktk berkuasa," ucap Gus Umar, Rabu 2 Maret 2022.
Baca Juga: Alhamdulillah, Menaker Batalkan Aturan JHT Hanya Boleh Cair di Usia 56 Tahun Ke Aturan Lama
Gus Umar pun menambahkan bahwa memperpanjang masa jabatan ataupun menunda Pemilu adalah tindakan yang Inskonstitusional.
"Sdh jelas UUD melarang masa perpanjangan jabatan presiden atau penundaan pilpres. Masuk akalnya dimana perpanjangan masa jabatan presiden?," ujarnya.
Seperti diketahui, usulan penundaan Pemilu 2024 didengungkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas).
Airlangga Hartarto mengemukakan, aspirasi itu muncul dari petani yang menyatakan ingin adanya keberlanjutan pemerintahan Jokowi.
“Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan,” katanya.
Baca Juga: Malem Sambat Kaban: Menambah Masa Jabatan Presiden Hanya Memperpanjang Penderitaan Rakyat!
Sementara itu Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih yang terbaik berdasarkan hasil survei.
Selain karena pandemi Covid-19 yang belum juga usai dan memerlukan perhatian khusus.
Senada dengan Cak Imin mengaku telah menerima masukan dari pelaku UMKM dan para analis terkait prospek ekonomi.
Dia berharap perbaikan ekonomi jangan sampai terganggu oleh kontestasi pemilu.
“Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang positif ke depan ini, momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan", ujar Muhaimin Iskandar.
Dirinya menjelaskan jika pemilu 2024 dilaksanakan ia khawatir akan mengganggu value ekonomi yang sedang naik sejak 2021.***
