Network
Pedoman Tangerang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat agar selektif dalam memberikan izin penambangan sehingga pemerintah daerah tidak terkena dampak kerusakan lingkungan akibat izin-izin tersebut.
"Sekarang perizinan penambangan diambil pusat dengan 'Online Single Submission' (OSS). Itu memang bagus, usahanya cepet banget dan masyarakat pasti puas, tapi akibatnya kami di daerah yang pusing," kata Ganjar pada Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Pengelolaan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang digelar secara hybrid di Semarang, Jumat.
Ganjar mencontohkan di sekitar lereng Gunung Merapi, tepatnya di Kabupaten Klaten, dulu hanya ada delapan penambang resmi yang memiliki izin dan bisa dikontrol, serta diawasi.
Baca Juga: Guru Besar UIN Jakarta Turut Beri Selamat atas Milad Kedua PRMN
Setelah kewenangan pemberian izin ditarik ke pemerintah pusat, lanjut Ganjar, saat ini ada banyak izin penambangan banyak yang bermunculan.
"Dari hanya delapan, sekarang sudah ada 100 lebih. Bayangkan 100 lebih, pasti di sana akan rusak," tegasnya.
Oleh karena itu, Ganjar meminta agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah duduk bersama sehingga perizinan penambangan bisa dikelola bersama dengan baik.
Baca Juga: Resmi Ditahan oleh Jaksa, Jerinx SID: Ada yang Ngga Beres...
"Mana yang bisa ditambang, mana yang tidak merusak itu bisa dikendalikan. Ternyata cepat saja tidak cukup, pasti akan sangat eksploitatif dan merusak lingkungan," ujarnya.
