Network
Jika optimalisasi terburu-buru, ia menilai harga aset negara di Jakarta kemungkinan akan menjadi rendah, sehingga pihaknya tak mau menganggu pasar.
Dalam pemindahan ibu kota baru ini, pemerintah disebut sudah menerapkan beberapa skema pembangunan. Sehingga, dana yang dibutuhkan juga bervariasi.
Pertama, bila seluruh ASN/PNS (Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil) pemerintah pusat, baik kementerian maupun badan pindah ke ibu kota baru, maka kebutuhan dana mencapai Rp466 triliun.
Pemerintah akan menyiapkan anggaran sekitar Rp251,5 triliun atau setara 53,96 persen dari total kebutuhan dana. Sisanya, sekitar Rp214,5 triliun didapat dari pihak swasta.
Baca Juga: Kabar Baik! Pria yang Tak Divaksin Spermanya akan Berharga di Masa Depan? Simak Penjelasannya
Kedua, jika hanya sebagian ASN/PNS pemerintah pusat yang pindah ke ibu kota baru, bila kebutuhan dana lebih sedikit, yaitu sekitar Rp323 triliun, maka pemerintah akan merogoh 'kocek' sekitar Rp174,5 triliun atau 54,02 persen dari total kebutuhan anggaran. Sisanya, sekitar Rp148,5 triliun dipenuhi oleh swasta.
Estimasi kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota baru berasal dari perhitungan kebutuhan anggaran pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif senilai Rp20 triliun sampai Rp32,7 triliun.
Tidak ketinggalan, anggaran untuk pembangunan gedung Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta fasilitas pendidikan dan kesehatan Rp182,2 triliun sampai Rp265,1 triliun.
Lalu, kebutuhan untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang sekitar Rp114,8 triliun sampai Rp160,2 triliun. Adapun anggaran pengadaan lahan sebesar Rp6 triliun sampai Rp8 triliun.***
