Data Aplikasi eHac Bocor, DPR: Pemerintah 'Cuek Bebek' dengan Keamanan Data Masyarakat

- 1 September 2021, 18:00 WIB
Anggota DPR RI Netty Prasetiyani kritik hingga sebut pejabat menyalahgunakan wewenang saat para pejabat mendapatkan vaksin booster.
Anggota DPR RI Netty Prasetiyani kritik hingga sebut pejabat menyalahgunakan wewenang saat para pejabat mendapatkan vaksin booster. /KarawangPost/DPR RI

Pedoman Tangerang - Anggota DPR Netty Prasetiyani Aher tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun akibat dari kebocoran data yang terjadi pada aplikasi kesehatan E-HAC Kemenkes.

"Dugaan kebocoran data dapat  menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi besutan pemerintah. Rakyat dipaksa secara administratif untuk menggunakan aplikasi tertentu,  tapi keamanan data mereka tidak dijamin oleh pemerintah," kata Netty dalam keterangan medianya, Rabu 01 September 2021.

Netty juga menanyakan keamanan data di aplikasi terbaru buatan pemerintah yakni pedulilindungi yang  menjadi syarat melakukan perjalanan selama PPKM.

"Bagaimana keamanan data di aplikasi pedulilindungi? Apakah ada jaminan  data tidak bocor?  Pemerintah harus memberikan bukti adanya jaminan keamanan, bukan cuma janji-janji. Jangan salahkan jika rakyat curiga dan enggan menggunakan  aplikasi pedulilindungi," katanya. 

Baca Juga: Kebocoran Data eHAC Jadi Ancaman Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Digital

"Jika rakyat enggan berpartisipasi mengisi data maka upaya pemantauan mobilitas masyarakat  untuk  mengendalikan penularan kasus akan semakin sulit dilakukan. Begitu juga terkait dengan pemantauan orang sudah divaksin atau belum," tambahnya. 

Menurut Netty,  kebocoran data jika disalahgunakan tentu dapat menimbulkan kekacauan pada validitas data Covid-19.

"Beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 dengan alasan input data tidak valid. Lalu, bagaimana jika ada kebocoran data dan kemudian disalahgunakan untuk membuat kekacauan?" tanya Netty. 

Oleh karena itu,  Netty meminta pemerintah agar  menyelesaikan kasus tersebut  dan melakukan evaluasi terhadap sistem aplikasi data secara menyeluruh. 

"Kebocoran data rakyat sudah terjadi  beberapa kali. Sejak 2020 kita mendengar tentang kebocoran data BPJS, data NIK, data nomor Hp dan data lainnya. Mengapa bisa terjadi berulang? Apakah pemerintah tidak belajar dari pengalaman?  Jangan-jangan selama ini pemerintah memang  'cuek bebek' aja dengan kegelisahan rakyat soal jaminan keamanan data," ungkapnya. 

Halaman:

Editor: Rahman Sugidiyanto


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah