Network
Pedoman Tangerang - Ketua DPR RI Puan Maharani tegaskan Pemerintah harus lakukan upaya penanggulangan lonjakan COVID-19 di luar Jawa Bali.
Menurutnya, meski telah dilakukan pengetatan PPKM Darurat pemerintah harus memandang kedepan mencari alternatif solusi untuk menangani peningkatan kasus Covid-19 luar Jawa dan Bali.
“Jawa saja yang fasilitas kesehatannya sudah relatif merata kuantitas dan kualitasnya serta jumlah tenaga kesehatan cukup banyak kerepotan, bagaimana dengan luar Jawa jika terjadi lonjakan kasus Covid-19 gelombang kedua,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani, Jumat 9 Juli 2021.
Ia menghimbau kepada pemerintah pusat untuk segera koordinasi dengan pemerintah daerah.
Baca Juga: Pelaku Pengeroyokan Polisi di TB Simatupang Berhasil Ditangkap
Satgas Covid mencatat ada lonjakan kasus COVID-19 di luar Jawa Bali sebesar 24,7 persen.
Bangka Belitung kasus Covid-19 meningkat 65,4%, Bengkulu 57,6%, Kalimantan Timur 82,9%, Kalimantan Utara 67,3%, Lampung 59%, Maluku 115,9%, Maluku Utara 160,5 %, NTT 108%, Papua Barat 155,2%, Sulawesi Barat 99,5%, Sulawesi Selatan 99,8%, Sulawesi Tengah 96,3%, Sulawesi Tenggara 62%, dan Sulawesi Utara 95%.
“Saat ini, kita bisa menyaksikan bagaimana dampak meledaknya gelombang dua Covid-19 di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Pasien Covid-19 banyak yang harus mengantri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di pusat-pusat kesehatan. Keluarga pasien mengalami kesulitan untuk mengakses obat dan oksigen medis. Jangan sampai kondisi ini merembet ke luar Jawa-Bali,” papar mantan Menko PMK itu.
Baca Juga: Oksigen Menipis, Lembaga Islam Ini Ajak Patungan Beli Tabung Oksigen
Tak kalah memprihatinkan, angka keterisian tempat tidur (bed occupancy rate) di rumah sakit rujukan Covid-19 di luar Jawa dan Bali juga cukup tinggi. Lampung mencatat BOR 81%, Kepulauan Riau 77%, Kalimantan Timur 74%, Papua Barat 73%, Kalimantan Barat 70%, Sumatera Selatan 69%, Bengkulu 66%, dan Sumatera Barat 65%.
