Network
Pedoman Tangerang - Anggota Komisi Perhubungan (Komisi V) DPR RI Sigit Sosiantomo mengkritisi penambahan utang Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di tahun 2022 yang mencapai Rp8,2 triliun yang terdiri dari pinjaman luar negeri dan Rp7 triliun untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Sigit yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI itu mengatakan peningkatan hutang Kemenhub harus dilakukan secara hati-hati dan hanya untuk belanja produktif.
"Ada peningkatan utang Kemenhub di tahun 2022. Jika tahun 2021 jumlah pinjaman luar negeri Kemenhub hanya Rp807 miliar, tahun 2022 meningkat menjadi Rp1, 2 triliun. Ini akan jadi beban APBN dikemudian hari jika tidak dikelola dengan baik," kata Sigit dalam keterangannya kepada Pedoman Tangerang, Selasa, 8 Juni 2021.
Baca Juga: Anggaran Kemenhub Terus Turun, DPR Khawatir RPJMN Tidak Tercapai
Selain pinjaman luar negeri, utang melalui SBSN juga mengalami peningkatan cukup signifikan. Jika tahun 2021 SBSN Kemenhub sebesar Rp5,66 triliun, untuk 2022 melonjak menjadi Rp7 triliun.
Meningkatnya jumlah utang Kemenhub, kata Sigit, harus diwaspadai terlebih melihat realisasi serapan pinjaman Kemenhub selama ini yang cenderung rendah. Jika tidak dikelola dengan baik, hutang tersebut akan menjadi beban dikemudian hari.
"Berkaca dari serapan anggaran tahun-tahun sebelumnya, serapan anggaran pinjaman termasuk yang rendah. Tahun 2020, salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran karena sejumlah proyek yang dibiayai SBSN," kata Sigit.
Baca Juga: DPR: Target 4 Juta Sambungan Jargas di 2024 Cuma Mimpi
