Network
Pedoman Tangerang - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, pesimistis pemerintah dapat merealisasikan target empat juta sambungan jaringan gas (jargas) rumah tangga pada tahun 2024. Pasalnya, hingga Mei 2021 pemerintah baru dapat membangun 537.963 SR sambungan atau baru 16 persennya, sementara waktu yang tersisa tinggal 3 tahun lagi.
Mulyanto melihat belakangan justru keseriusan pemerintah terlihat kendor. Hal ini dapat dilihat dari besaran anggaran pembangunan jargas di tahun 2021-2022.
Pada tahun 2021 pemerintah menganggarkan Rp1,2 triliun untuk pembangunan 120.776 SR sambungan jargas. Sedangkan untuk tahun anggaran 2022 nilainya anjlok menjadi hanya Rp100 miliar dengan target 10.000 SR jargas. Tersisa kurang dari 8 persen dibanding anggaran tahun sebelumnya.
Baca Juga: DPR Minta Jokowi Bentuk Perpres Lifting Minyak 1 Juta Barel per Hari
“Ini kan aneh. Saat pemulihan ekonomi ingin kita dorong di tahun 2022, bersama pandemi yang perlahan mulai melandai, anggaran jargas malah melorot. Apa ini kerjanya mafia migas yang lebih seneng impor LPG?," kata Mulyanto dalam keterangannya, Selasa, 8 Juni 2021.
Mulyanto mengungkapkan data tersebut berdadarkan hasil paparan Dirjen Migas saat RDP Komisi VII DPR RI dengan Eselon I Kementerian ESDM yang membahas anggaran pemerintah tahun 2022, pada 3 Juni 2021 lalu.
"Dengan kinerja seperti itu maka mustahil target 4 juta SR jargas di tahun 2024 akan tercapai. Karena itu PKS mendesak pemerintah serius atasi pembangunan jargas ini," katanya.
Baca Juga: DPR Kritik Keras Anggaran Besar Penyelesaian Sengketa Konflik Pertanahan
Untuk diketahui program jargas ini dicanangkan secara nasional dalam rangka substitusi impor LPG dengan gas alam domestik. Upaya ini perlu dilakukan dalam rangka menekan defisit transaksi berjalan, khususnya sektor migas dan membangun ketahanan energi nasional secara lebih massif.
