Pedoman Tangerang - Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, resmi mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baik subsidi maupun non-subsidi.
Berbagai penolakan datang dari banyak kalangan, terutama masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.
Selain karena tidak tepatnya sasaran subsidi, kenaikan harga BBM tersebut disinyalir ada kaitannya dengan gencarnya rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute, Nuri Resti Chayyani, menyoroti kenaikan harga BBM subsidi dan non-subsidi sebagai upaya pemerintah untuk bijak dalam mengambil keputusan karena lonjakan harga minyak yang mencapai USD110,01 per barel pada 31 Juli 2022 lalu.
Namun, penerapannya dirasa tidak tepat karena berbarengan dengan kondisi pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi, dan juga banyak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang dijalankan.
"Kenaikan harga BBM subsidi maupun non-subsidi merupakan hal yang mau tidak mau harus dilakukan. Meskipun hal itu menimbulkan asumsi-asumsi masyarakat. Salah satunya adalah kenaikan harga BBM digunakan untuk pembangunan IKN. Asumsi masyarakat ini tidak bisa terhindarkan karena memang IKN sudah menjadi program prioritas." pungkas Nuri.
Baca Juga: Bertahta 70 Tahun, Ratu Elizabeth II Tutup Usia
Nuri juga menyebutkan, meskipun pemerintah sudah menganggarkan bantalan sosial sebesar Rp24,17 triliun, namun hal itu dirasa kurang untuk mendukung adaptasi ekonomi masyarakat.
Untuk mengantisipasinya, pemerintah perlu melakukan realokasi anggaran serta pengawasan dalam penyaluran bantuan agar daya beli masyarakat dapat terjaga, inflasi dapat dikendalikan, dan pertumbuhan ekonomi bernilai positif.
"Tidak hanya proyek IKN yang disinyalir menjadi penyebab naiknya harga BBM, masyarakat saat ini juga mempertanyakan mengapa harga BBM dengan jenis yang sama di Malaysia dijual dengan harga yang lebih murah dibanding di Indonesia. Dalam hal ini, penting untuk menggalakkan komunikasi publik yang informatif dan edukatif oleh pemerintah, media, dan beragam pemangku kepentingan terkait, agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan,” tambah Nuri.
Terbukanya jaringan informasi dan komunikasi menyebabkan masyarakat mengetahui perkembangan proyek IKN hingga perbandingan harga BBM jenis yang sama dengan negara lain.
Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk lebih mengedepankan informasi tentang kebijakan terkait, termasuk soal sosialisasi bantuan ekonomi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan upah pekerja, dan bantuan dari pemerintah daerah untuk transportasi.
Lebih lanjut, Nuri juga menegaskan agar pemerintah mengutamakan akurasi data dan pengawasan ketat selama pelaksanaan penyaluran bantuan. Ketidaktepatan langkah dapat memicu penambahan inflasi hingga 2 persen dari target.
Untuk itu, Kementerian Sosial bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan harus bersinergi memperbaiki komunikasi publik.***