Pedoman Tangerang - Meski harga minyak makin menurun tapi harga bahan bakar minyak dunia tetap naik karena sulitnya distribusi akibat perang di kawasan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, mengomentari bengkaknya biaya subsidi yang harus ditanggung oleh Pertamina dan Pemerintah.
Menurutnya, kenaikan BBM nonsubsidi merupakan langkah pemerintah guna memitigasi atas kondisi dunia yang saat ini penuh ketidakpastian.
Kenaikan BBM nonsubsidi dinilai wajar mengingat Pertamina tengah menanggung beban berat subsidi. Husein menyoroti lonjakan subsidi BBM yang membengkak menjadi Rp 75,41 triliun, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 56,59 triliun.
Melambungnya subdisi lantaran volume konsumsi BBM yang terus meningkat. Subsidi akan terus bengkak karena penyaluran solar tahun ini diprediksi melampaui kuota. Sama halnya dengan penyaluran BBM penugasan seperti Pertalite.
Dampak hal tersebut adalah pemerintah harus merogoh kocek lebih dalam guna menambal subsidi dan anggaran kompensasi.
Baca Juga: Kisah Tragis dari Para Pembunuh Imam Husain di Karbala
"Beban Pertamina semakin besar dikarenakan subsidi yang terus menerus dilakukan oleh pertamina. Minyak (dunia) turun, tapi ada jeda ke harga keekonomian Pertamina. Tidak langsung pengaruh ke cost of oil-nya Pertamina," kata Husein Fadlulloh pada Senin, 8 Agustus 2022.
Kondisi itu antara lain tergambar dari sejumlah negara yang mulai membatasi ekspor komoditas pangan ke berbagai negara konsumen, termasuk Indonesia.
Pembatasan ekspor pangan juga diiringi dengan terjadinya krisis energi sehingga memicu timbulnya resesi.
"Keputusan menaikkan harga BBM nonsubsidi bisa dikatakan sebagai sebuah langkah mitigasi daripada kondisi dunia yang penuh dengan ketidakpastian," kata Husein dalam keterangan tertulis.
Dilema Subsidi
Diketahui Indonesia saat ini masih mengimpor minyak mentah untuk konsumsi dalam negeri. Untuk konsumsi per hari, Indonesia membutuhkan kurang lebih 1,4 juta barel.
Adapun kenaikan harga minyak mentah dunia beberapa waktu lalu sempat di atas US$100 per barel membuat nilai impor minyak dan gas Indonesia jadi membengkak.
"Artinya pertamina tetap beli minyak dengan harga spot yang mahal," ujar politikus Partai Gerindra ini.
Husein menilai beban berat yang kini ditanggung Pertamina itu layak dijadikan momentum untuk menyesuaikan harga BBM nonsubsidi di dalam negeri.
Selain itu, ia juga merekomendasikan pemerintah untuk memberikan kompensasi agar kondisi keuangan Pertamina tak bertambah cekak, yang akhirnya membuat perseroan sulit berekspansi dan mencetak laba.
"Saya saran kompensasi dibayar dulu biar likuiditas enggak kering. Dana diambil dari realokasi PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) sama standby cut anggaran K/L (Kementerian/Lembaga)," pungkasnya.
Diketahui, Pertamina telah menaikkan harga BBM nonsubsidi pada Minggu, 10 Juli 2022 lalu.
Kenaikan BBM nonsubsidi itu meliputi Pertamax Turbo yang naik menjadi Rp 17.900 per liter dari sebelumnya Rp 16.200 per liter.
Kemudian, harga Pertamina Dex naik menjadi Rp 18.900 per liter dari sebelumnya Rp16.500 per liter. Adapun Dexlite tercatat naik menjadi Rp 17.800 per liter dari harga sebelumnya yang hanya Rp 15.000 per liter.
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengatakan naiknya harga BBM nonsubsidi bertujuan untuk menyesuaikan dengan harga pasar.
“Jadi itu disesuaikan dengan formula yang dikeluaran oleh Kementerian ESDM, dan secara berkala, jika harga minyak dunia yang terefleksi dari Indonesia Crude Price atau ICP, maka dengan format tersebut harga BBM non subsidi memang dinaikkan,” kata Nicke dalam Economic Challenges - Bom Waktu Subsidi BBM di Metro TV.
Sementara itu, Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menyebut kenaikan harga BBM nonsubsidi dapat memperbaiki arus kas Pertamina.
"Bagi Pertamina, kenaikan harga BBM nonsubsidi bisa memperbaiki cash inflow (arus kas masuk). Sedangkan bagi Pemerintah bisa menurun dana kompensasi," kata Fahmy kepada wartawan, Senin, 11 Juli 2022 lalu.
Soal reaksi publik, Fahmy menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi itu tak akan betul-betul menimbulkan gejolak sosial. Pasalnya, jumlah konsumen BBM jenis ini terbilang kecil. Bahkan pengaruhnya terhadap laju inflasi terbilang rendah sehingga efeknya tak akan terlampau terlihat.
"Jumlah konsumen Pertamax ke atas proporsinya kecil dan kebanyakan golongan menengah ke atas. Biasanya orang kaya tidak suka gejolak," kata Fahmy.***