Network
Pedoman Tangerang - Presiden Iran Ebrahim Raisi menegaskan dia akan mengambil langkah-langkah untuk mencabut sanksi "tirani" yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat, setelah memenangkan dukungan resmi dari pemimpin tertinggi negara itu untuk menjabat akhir pekan ini.
Raisi, yang kini berada di bawah sanksi pribadi AS atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalunya sebagai hakim, berjanji untuk memperbaiki kondisi kehidupan warganya yang telah memburuk sejak 2018.
Sejak saat itu warga Iran terdampak secara ekonomi setelah Washington menerapkan kembali sanksi terhadap Iran yang mengabaikan kesepakatan nuklir.
"Kami akan berusaha untuk mencabut sanksi tirani yang dikenakan oleh Amerika," kata Raisi seperti dikutip Reuters, Selasa, 3 Agustus 2021.
Baca Juga: Iran Luncurkan Aplikasi Kencan Islami
Iran dan enam kekuatan telah melakukan pembicaraan sejak April untuk menghidupkan kembali pakta nuklir. Pejabat Iran dan Barat mengatakan masih ada kesenjangan yang signifikan.
Putaran keenam pembicaraan tidak langsung antara Teheran dan Washington di Wina ditunda pada 20 Juni, dan para pihak belum mengumumkan kapan mereka akan melanjutkan.
Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, Ayatollah Ali Khamenei, memiliki keputusan terakhir tentang semua masalah negara, tetapi pergantian presiden akan menghilangkan pengaruh moderat pada pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh Rouhani sejak 2013.
Baca Juga: Iran Sukses Produksi Vaksin Lokal
Raisi akan dilantik pada hari Kamis mendatang dan memiliki waktu satu minggu untuk mempresentasikan kabinetnya di parlemen untuk mosi percaya.
Ditunjuk oleh Khamenei untuk menjalankan peradilan pada tahun 2019, Raisi ditempatkan di bawah sanksi AS beberapa bulan kemudian atas peran yang diduga dimainkannya dalam eksekusi ribuan tahanan politik pada tahun 1988. Iran tidak pernah mengakui pembunuhan tersebut.
Sejak pemilihannya, untuk pertama kalinya Raisi secara terbuka membahas tuduhan tersebut, dengan mengatakan sanksi AS dijatuhkan untuk dirinya karena melakukan pekerjaannya sebagai hakim.
Para pembangkang khawatir kepresidenannya bisa mengantarkan lebih banyak represi di negeri Mullah tersebut.***
