Network
Pedoman Tangerang – Sepanjang tahun 2021, terdapat sebuah fenomena berupa serangan siber yang dilakukan terhadap suara kritis masyarakat di ruang digital.
Beberapa kasus seranga siber dialami oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang mengkritik keras Presiden Joko Widodo lewat julukan “The King of Lip Service”.
Selain itu, sejumlah peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengalami teror dan peretasan akun media sosial oleh orang tak dikenal.
Baca Juga: Resep Teh Rempah Bunga Lawang dan Kapulaga untuk Atasi Lendir di Tenggorokan
Laporan Tahunan The Indonesian Institute tahun 2021 di bidang hukum kali ini mengangkat tentang aktivisme digital dan penataan regulasi hukum digital di Indonesia.
Hemi Lavour Febrinandez, Peneliti Bidang Hukum TII, mengatakan bahwa berdasarkan beberapa catatan kasus di atas, dapat dilihat bahwa fenomena serangan siber terhadap suara kritis di ruang digital terkait dengan dua faktor utama, yaitu ketersediaan regulasi yang komprehensif dalam memberikan perlindungan di ruang digital dan proses penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut.
“Persoalan muncul ketika produk hukum yang awalnya ditujukan untuk perlindungan hak masyarakat seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) malah dijadikan sebagai alat untuk merepresi suara kritis masyarakat. Berdasarkan temuan yang terdapat dalam laporan tahunan TII ini, terdapat tiga hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi pemberangusan aktivisme digital,” tegas Hemi.
Baca Juga: Fakta Baru Hasil Olah TKP Kecelakaan Vanessa Angel dan Bibi, Polisi Sebut Satu Hal
Pertama, mengatur beberapa bentuk aktivisme digital yang saat ini masih belum diatur oleh peraturan perundang-undangan. Seperti meregulasi ketentuan tentang petisi daring.
