Network
Baca Juga: Protes Kinerja KPK, Aktivis Bikin Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi
Tidak Pancasilais
Menurut Dosen Politik Pemerintahan UGM Bayu Dardias Kurniadi menilai Ketua KPK Firli Bahuri ingin membangun citra di hadapan publik mengenai makna tindakannya sebagai 'pembersihan' KPK dari unsur-unsur yang tidak Pancasilais.
"Mereka (57 pegawai KPK) dianggap bertentangan dengan Pancasila karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan, karenanya KPK sudah bersih dari anasir-anasir itu tanggal 1 Oktober saat Hari Kesaktian Pancasila," kata Bayu.
Menurut Bayu, politik simbol yang dilakukan Firli tidak hanya soal pembersihan KPK dari unsur yang dianggap tidak pancasilais. Lebih dari itu, Firli ingin menunjukkan bahwa KPK tetap berfungsi tanpa campur tangan 57 pegawainya. Lewat operasi tangkap tangan di hulu sungai Kalimantan Selatan Kamis (16/9).
"Ini bukan berarti kebenaran sesungguhnya, hanya citra yang ingin dibangun oleh Firli," tutur Bayu.
Pegawai nonaktif KPK Giri Suprapdiono menyebut percepatan pemecatan ini dengan istilah 'G30STWK'. Dia tidak bisa menerima tudingan bahwa para pegawai yang dinonaktifkan karena gagal TWK dalam alih status menjadi ASN, dianggap tidak bisa dibina dan tidak Pancasilais.
Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, pihaknya masih akan menunggu kewenangan Presiden RI Joko Widodo dalam menyikapi pemecatan 56 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Hal itu merupakan upaya YLBHI sebelum nantinya menempuh langkah hukum. Sebagai informasi, YLBHI juga merupakan tim kuasa hukum seluruh pegawai KPK yang tak lolos TWK.
Baca Juga: KPK Tangkap Maling Uang Rakyat Kasus Proyek Perum Jasa Tirta II
