Network
Tak lama berselang, Menteri BUMN Erick Thohir bersurat ke BPOM yang isinya memohon penerbitan emergency use authorization untuk Ivermectin. Surat itu yang dikirimkan Erick bernomor S-330/MBU/05/2021.
"Setelah mendapat peringatan dari BPOM, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan akan memproduksi Ivermectin sebanyak 4,5 juta dosis, yang akan diedarkan oleh PT Indofarma," tulis ICW.
Ivermectin seketika dinarasikan sebagai salah satu daftar obat yang manjur. Pemerintah pun menawarkan obat ini untuk terapi COVID-19. Padahal, hingga saat ini belum ada uji klinis tepat terkait kegunaan obat-obatan tersebut pada pasien COVID-19.
Baca Juga: Moeldoko Beri Ucapan Idul Fitri, Netizen: Lebih Baik Minta Maaf Ke SBY Pak!
"Selama 18 bulan pandemi, pemerintah telah mengedarkan obat Chloroquine, Avigan, wacana vaksin Nusantara, hingga Ivermectin," catat ICW.
ICW mengaku menemukan potensi adanya pemburu rente dari produksi dan distribusi Ivermectin. Praktik itu diduga dilakukan oleh sejumlah pihak untuk memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan krisis kesehatan.
"ICW ikut menemukan indikasi keterlibatan anggota partai politik dan pejabat publik dalam distribusi Ivermectin," ujarnya.
Menurut ICW, ivermectin tersebut akan diproduksi oleh PT Harsen Laboratories dengan merek Ivermax 12. ICW menyebut perusahaan ini dimiliki oleh pasangan suami-istri, Haryoseno dan Runi Adianti.
"Kedua nama tersebut tercatat dalam dokumen Panama Papers dan diketahui terafiliasi dengan perusahaan cangkang bernama Unix Capital Ltd yang berbasis di British Virgin Island," tulis ICW.
Baca Juga: Moeldoko Minta Masyarakat Jangan Goreng Isu atas Gagalnya Pegawai KPK Jadi ASN
