Network
Pedoman Tangerang – Berita yang akhir-akhir ini ramai menjadi perbincangan di media sosial yaitu, anak Pejabat Kementerian Keuangan memukuli anak anggota GP Ansor.
Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh anggota keluarga di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca Juga: Potret Anak Ruth Sahanaya Yang Viral Atas Aksi Ciuman Sesama Jenis
Indrawati melarang seluruh pegawainya untuk menampilkan gaya hidup mewah. Larangan ini sehubungan dengan viralnya aksi penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari salah satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu yang kerap pamer kemewahan.
Sri Mulyani menilai, sikap pamer harta yang dilakukan oleh pegawai Kemenkeu akan menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas. Sehingga, dapat menciptakan reputasi negatif terhadap seluruh jajaran Kemenkeu.
Baca Juga: Korban Penipuan Ressa Herlambang, Ngaku Rugi 69 Juta? Simak Selengkapnya Di Sini
“Kepercayaan publik adalah hal esensial dan fondasi yang harus dijaga bersama dan tidak boleh dikompromikan oleh seluruh jajaran Kemenkeu,” ucapnya.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan menelusuri harta kekayaan pejabat DJP yang anaknya menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan seorang remaja di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
Baca Juga: Anak Pejabat Pajak Yang Anaiaya Pria Di Jaksel Ditetapkan Jadi Tersangka
Pejabat pajak yang bernama Rafael Alun Trisambodo memiliki kekayaan hingga Rp 56 miliar, namun tidak terdapat Jeep Rubicon yang dipakai anaknya saat melakukan penganiayaan di Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
“Terkait aduan masyarakat tentang harta kekayaan pegawai yang bersangkutan yang belum dilaporkan, DJP memastikan akan melakukan pendalaman sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo di Jakarta, Kamis (23 Februari).
Baca Juga: Viral! Jhon LBF Tersandung Kasus Dugaan Penipuan 1.8 Miliar, Begini Komentar Warganet
Menurutnya, Kemenkeu punya mekanisme pencegahan dan deteksi terhadap pelanggaran integritas. Salah satunya melalui analisis dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan (ALPHA) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas harta kekayaan pribadi sebagai penyelenggara negara.
“Saat ini unit kepatuhan internal DJP yakni Direktorat Kepatuhan Internal dan Transparansi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tengah memanggil pegawai tersebut dalam rangka pemeriksaan,” jelasnya.
Itulah ulasan seputar Ibu Sri Mulyani Mengecam Pejabat Kementerian yang hidup Mewah.***
