Network
Pedoman Tangerang - BPK menemukan sejumlah permasalahan terkait dengan pelaksanaan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada kementerian atau lembaga. Salah satunya dalam program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).
Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020, disebutkan terdapat kebocoran penyaluran BPUM sebesar Rp1,18 triliun. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020, disebutkan bahwa ada penerima BPUM yang tidak sesuai kriteria sebanyak 418.947.
Menaggapi laporan itu, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Anis Byarwati, mengatakan laporan BPK tersebut patut dikhawatirkan. Pasalnya, BLT untuk UMKM yang tidak tepat sasaran menjadi masalah yang kerap terulang.
Baca Juga: Dana Alokasi Khusus Daerah Terus Bermasalah, BAKN DPR Desak Carikan Solusi
Menurut Anis, pemerintah pusat seharusnya menggandeng pemerintah daerah untuk melakukan pendataan secara serius dan berkala.
“Langkah ini harus secara konkret dilaksanakan mengingat urgensi dan situasi penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, khususnya untuk UMKM bangkit saat ini sangat bergantung pada ketersediaan data yang terintegrasi,” kata Anis dalam keterangannya, Jumat, 25 Juni 2021.
DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini ini menuturkan, program BLT untuk UMKM memang membuat pelaku UMKM merasa terbantu, tapi belum cukup untuk membuat UMKM bangkit lagi.
“Bantuan produktif itu hanya mengatasi salah satu masalah UMKM. Selain memberikan BLT, pemerintah juga harus membantu UMKM dalam berbagai hal, baik fiskal maupun non fiscal,” kata Anis.
Baca Juga: Carut Marut Data Subsidi Listrik, BAKN DPR Ingatkan PLN Subsidi Harus Tepat Sasaran
