Network
Pedoman Tangerang - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai tiga indikator penting sektor migas sangat memprihatinkan. Untuk itu PKS mendesak Pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh kinerja pembangunan sektor migas nasional.
Beberapa indikator yang terlihat memprihatinkan adalah lemahnya perawatan kilang yang ada, kinerja lifting minyak dan kinerja impor serta defisit trasaksi berjalan.
"Semua indikator jeblok. Sementara kita dikejutkan dengan kabar para pejabat BUMN yang mengelola usaha sektor ini dimanja dengan fasilitas kartu kredit yang limitnya mencapai 30 milyar rupiah, uang saku, uang representative dan fasilitas lain yang sangat fantastis. Ini sangat kontradiktif," demikian kata Mulyanto, dalam keterangan tertulis, Senin, 21 Juni 2021.
Mulyanto menyoroti maraknya kasus kebakaran kilang migas sebagai indikator lemahnya perawatan kilang. Dalam waktu yang relatif dekat terjadi dua kebakaran kilang migas yakni kebakaran kilang di Balongan pada tanggal 29 Maret 2021 kemudian menyusul kebakaran kilang di Cilacap pada tanggal 11 Juni 2021.
Baca Juga: DPR: Pemerintah Tak Konsisten, Impor Migas Makin Meroket
"Kebakaran kilang dengan jarak waktu kurang dari tiga bulan ini mencerminkan otoritas migas kita tidak mengambil pelajaran dari kasus-kasus kebakaran yang ada dan terkesan menganggap remeh masalah tersebut.
Padahal, kalau cadangan operasional dalam kilang-kilang tersebut terbakar, maka praktis untuk menggantinya dipenuhi melalui penambahan volume impor. Apakah ini ada kesengajaan dari mafia impor?" selidik Mulyanto.
Sedangkan terkait kinerja lifting minyak, Mulyanto mencatat bahwa target dan capaian lifting minyak terus turun dari tahun ke tahun. Target lifting minyak dalam asumsi makro RAPBN 2022 juga masih sangat konservatif hanya 705 ribu barel per hari (BPH).
"Angka itu pun sudah atas desakan Komisi VII DPR RI. Awalnya Pemerintah mencantumkan target lifting minyak di bawah angka itu.
Memang ada wacana untuk menggenjot target lifting minyak di 2030 sebesar satu juta BPH. Namun saya melihat visi ini sekedar mimpi dari SKK (Satuan Kerja Khusus) Migas saja.
Baca Juga: DPR: Target Lifting 1 Juta Barel Minyak Cuma Mimpi SKK Migas
