Network
Pedoman Tangerang - Komisi XI DPR RI melakukan rapat kerja bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas untuk membahas pagu indikatif tahun 2022, pada Rabu (9/6).
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mendorong Kementerian PPN/Bappenas untuk meningkatkan kinerja sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional.
“Saya apresiasi langkah Bappenas yang melakukan pembahasan Major Project dan prioritas pembangunan RKP 2022 melalui trilateral meeting tingkat menteri yang biasanya dilaksanakan di tingkat eselon II. Saya harap terobosan ini bisa diteruskan supaya memperkuat marwah Bappenas sebagai clearing house pembangunan nasional. Sekaligus, untuk memastikan
sinkronisasi program antar kementerian dan dukungan anggaran pembangunan nantinya,” kata Puteri.
Baca Juga: DPR Sebut Kehancuran Asabri Akibat ‘Moral Hazard’ Pelaku Bisnis
Persoalan terkait sinkronisasi pembangunan juga sempat menjadi perhatian Presiden Joko Widodo yang menyebutkan adanya pembangunan waduk yang tidak didukung dengan fasilitas saluran irigasi, serta pembangunan pelabuhan yang tidak disertai akses jalan.
Puteri pun menilai persoalan ini dapat diatasi dengan penyusunan perencanaan pembangunan yang terpadu.
“Kesepahaman dan komitmen antar kepala lembaga sangat penting. Tapi saya rasa hal ini tidak cukup. Karena Bappenas juga perlu memastikan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap perencanaan pembangunan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Makanya, sinkronisasi aplikasi sistem perencanaan dan penganggaran juga perlu terus diperkuat. Apalagi saat ini kita dihadapkan pemerataan output dan outcome pembangunan di daerah,” jelasnya.
Baca Juga: Pemerintah Naikkan PPN Jadi 12%, DPR: Sengsarakan Rakyat dan Kontraproduktif dengan PEN
Lebih lanjut, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini juga menyoroti terkait beberapa realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan Bappenas sepanjang tahun 2020.
