Network
Pedoman Tangerang - Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah sudah mencapai Rp6.527,29 triliun per April 2021. Dengan jumlah tersebut, rasio utang pemerintah mencapai 41,18 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Anggota Komisi Keuangan (Komisi XI) DPR RI, Anis Byarwati, menilai dengan jumlah utang seperti itu, kondisi keuangan Indonesia tidak bisa dikatakan aman. Pasalnya, rasio utang pemerintah terhadap PDB melonjak dari 30 persen menjadi 41 persen atau meningkat lebih dari 10 persen dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Hal ini diperparah dengan defisit keseimbangan primer yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir.
"Tax ratio Indonesia selama 5 tahun terakhir yg jauh dari optimal, bahkan di bawah 10 persen menjadi penyebab lebarnya jurang defisit, hingga memperparah kondisi utang Pemerintah," kata Anis dalam keterangannya, Rabu, 2 Juni 2021.
Baca Juga: Utang RI Terus Membengkak, DPR Singgung Menkeu Soal Belanja Utang yang Tak Produktif
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menjelaskan, ketika utang negara semakin banyak, APBN akan semakin terbebani untuk pembayaran bunga utang. Setiap tahun, lebih dari Rp250 triliun APBN dialokasikan untuk pembayaran bunga utang.
"Angka tersebut bahkan jauh di atas angka subsidi energi ataupun bantuan sosial," katanya.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menilai problematika utang Indonesia dimulai dari perencanaan anggaran dan kebijakan fiskal yang buruk sejak tahun 2014. Target pertumbuhan yang tidak realistis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 mengakibatkan target pajak yang tinggi sehingga berakibat pada shortfall perpajakan.
"Ini awal dari tidak terkendalinya utang pemerintah," ujar dia.
Baca Juga: Utang PLN Tembus Rp649 Triliun, DPR Desak Pemerintah Segera Lunasi
