Utang RI Terus Membengkak, DPR Singgung Menkeu Soal Belanja Utang yang Tak Produktif

- 3 Mei 2021, 17:13 WIB
Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Anis Byarwati
Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Anis Byarwati /El Syifa/Dok.Anis

Pedoman Tangerang - Bank Indonesia mencatat utang luar negeri (LN) Indonesia tembus US$422,6 miliar per akhir Februari 2021 atau setara Rp6.164,46 triliun. Posisi itu naik 4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 2,7 persen. Angka ini menunjukkan utang luar negeri Indonesia semakin membengkak.

Pengamat Ekonomi dari Indef, Didik J Rachbini, memperkirakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal mengakhiri masa jabatannya pada 2024 dengan meninggalkan utang 10.000 juta dolar AS. Didik tidak mengkhawatirkan utang sebesar itu asalkan kabinet Jokowi mampu menumbuhkan ekonomi Indonesia di atas 7 persen.

Pertumbuhan ekonomi pada masa normal saja maksimal hanya 5,6 persen. Bahkan pada masa pandemi ini pertumbuhan malah minus.

Baca Juga: Lebih Sebulan Masa PPDN dan Peniadaan Mudik, Bagaimana Nasib Pekerja Transportasi?

Menanggapi hal ini, anggota Komisi Keuangan (Komisi XI) DPR RI, Anis Byarwati, mengatakan membengkaknya utang Indonesia sudah menjadi permasalahan yang berlarut-larut. Ia menjelaskan, kenyataan yang dihadapi sekarang adalah defisit APBN melebar, utang melambung, tapi pemerintah gagal membelanjakan utang.

“Ini bisa terlihat dari adanya pelebaran defisit fiskal dari 2,2 persen tahun 2019 menjadi 6,3 persen tahun 2020 dan diperkirakan masih akan defisit sebesar 5,7 persen di tahun 2021,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Pedoman Tangerang, Senin 3 Mei 2021.

Anis menyebut sebagian besar defisit APBN dibiayai oleh utang. Artinya semakin lebar defisit, maka utang yang ditanggung Indonesia juga semakin besar. Untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, tentu utang yang ada harus digunakan sebaik mungkin.

Baca Juga: Lebih Setengah Tahun Berlaku, PKS Sebut UU Ciptaker Makin Bikin Buruh Terpuruk

Tetapi, kata dia, yang seringkali terjadi adalah pemerintah justru gagal membelanjakan utang tersebut. Hal ini tercermin dari besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) selama 5 tahun terakhir yang mencapai Rp10-30 triliun setiap tahunnya.

Halaman:

Editor: M. Rio Alfin Pulungan


Tags

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X